Pemerintah Amerika Serikat terus menekan Venezuela agar segera membebaskan ratusan tahanan politik yang masih mendekam di penjara. Desakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pertemuannya dengan Menlu Venezuela Oliver Blanco pada Senin lalu.
Sejak operasi militer AS yang menggulingkan Nicolás Maduro pada 3 Januari dan membawanya ke New York untuk menghadapi tuduhan narkoba serta penyiksaan, lebih dari 1.000 tahanan politik telah dibebaskan. Namun, organisasi hak asasi tahanan Venezuela, Foro Penal, mencatat masih ada 322 orang yang belum menghirup udara bebas.
Dalam pertemuan tersebut, Rubio tidak hanya membahas pembebasan tahanan, tetapi juga mendorong reformasi yang menjadi fondasi bagi terselenggaranya pemilu yang bebas dan adil. Isu tahanan politik sendiri telah lama menjadi tuntutan utama pemimpin oposisi María Corina Machado, peraih Nobel Perdamaian 2025, yang baru kembali ke Venezuela pada 25 Oktober setelah hampir setahun hidup di pengasingan.
Sebagian besar tahanan politik ditangkap buntut sengketa hasil Pemilu 2024. Dewan Pemilihan Nasional (CNE) yang dikuasai loyalis pemerintah saat itu menetapkan Maduro sebagai pemenang, meski bukti penghitungan suara yang dikumpulkan oposisi dan diverifikasi media independen menunjukkan kandidat oposisi yang unggul. Carter Center dan misi pencari fakta PBB bahkan menilai pemilu tersebut tidak demokratis dan diwarnai represi terhadap para pembangkang.
Setelah Maduro ditangkap, Wakil Presiden Delcy Rodríguez dilantik sebagai presiden interim. Meski mendapat dukungan pemerintahan Trump, partai-partai oposisi dalam negeri mulai kehilangan kesabaran dengan lambatnya reformasi. AS menegaskan komitmennya pada rencana tiga fase Trump: stabilisasi, pemulihan ekonomi dan rekonsiliasi politik, serta transisi demokrasi. Rubio sebelumnya menegaskan infrastruktur pemilu Venezuela harus diganti agar pemilu baru sah digelar, dan Rodríguez berjanji akan ada pemilu di bawah otoritas pemilu yang diperbarui—meski tanpa tenggat waktu jelas.
Analisis dampak: Bagi masyarakat Venezuela, pembebasan tahanan politik menjadi ujian kredibilitas pemerintahan transisi di mata publik dan komunitas internasional. Lambatnya reformasi berpotensi memicu gelombang protes baru, terutama dari keluarga korban yang menuntut keadilan. Sementara bagi AS, desakan ini menjadi bagian dari upaya membangun legitimasi politik di kawasan setelah intervensi militer yang kontroversial.