Pengakuan mengejutkan datang dari para pengacara warga negara Prancis yang diduga anggota ISIS. Mereka melaporkan kliennya mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di penjara-penjara Irak. Tuduhan ini bukan sekadar cerita horor, melainkan disinyalir punya motif terselubung: agar Irak punya dasar hukum untuk mengadili mereka!
Pengacara Prancis, Marie Dose dan Matthieu Bagard, baru-baru ini mengunjungi 13 dari 47 warga Prancis yang ditahan di Baghdad. Kunjungan mereka dilakukan setelah Amerika Serikat memindahkan sejumlah besar terduga ISIS dari Suriah ke Irak, di tengah kekhawatiran kaburnya tahanan akibat gejolak konflik di Suriah utara.
Menurut para pengacara, para tahanan mengklaim telah mengalami berbagai bentuk penyiksaan. Mulai dari ditampar, dicekik, diborgol di belakang punggung dengan sistem katrol yang menyakitkan, hingga ancaman perkosaan menggunakan batang besi. Semua ini, kata para pengacara, dilakukan untuk memaksa mereka mengaku pernah berada di Irak. Jika pengakuan itu didapatkan, sistem peradilan Irak akan memiliki yurisdiksi untuk mengadili mereka atas kejahatan yang dituduhkan. Para terduga ISIS ini bersikukuh bahwa mereka tidak pernah menginjakkan kaki di Irak sebelum penangkapan di Suriah dan pemindahan paksa ke Baghdad.
Kasus ini mencuat saat gelombang transfer tahanan terduga ISIS besar-besaran terjadi. Ribuan tahanan, termasuk 275 yang sudah dipindahkan menurut laporan Associated Press, diangkut dari kamp dan penjara di Suriah timur laut ke Irak menggunakan pesawat militer AS. Pemindahan ini didorong oleh kekhawatiran akan kaburnya para tahanan menyusul kemajuan pasukan pemerintah Suriah terhadap Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS. SDF selama ini bertanggung jawab menjaga kamp dan penjara tersebut, namun pertempuran di kota-kota seperti al-Shaddadi memicu kekhawatiran militan bisa berkumpul kembali.
Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani pada Minggu lalu menyatakan bahwa pemindahan ini bersifat "sementara" dan mendesak negara-negara asal tahanan untuk segera memulangkan warganya. Namun, di sisi lain, badan peradilan tertinggi Irak mengisyaratkan akan tetap mengadili para tahanan yang dipindahkan.
Situasi ini memperlihatkan dilema global yang kompleks. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menindak tegas terduga teroris. Di sisi lain, muncul masalah hak asasi manusia yang serius terkait tuduhan penyiksaan dan upaya manipulasi yurisdiksi. Banyak negara asal, termasuk Prancis, masih enggan memulangkan warganya yang terlibat ISIS, menciptakan "hot potato" yang terus dilempar antar negara. Tekanan internasional kemungkinan akan meningkat untuk menuntut penyelidikan transparan atas tuduhan penyiksaan ini, sekaligus mencari solusi jangka panjang bagi nasib ribuan terduga ISIS lainnya yang masih tertahan.