Jelang pemilihan umum yang krusial, Thailand dihadapkan pada bara api konflik perbatasan yang tak kunjung padam dengan Kamboja. Lebih dari sekadar sengketa wilayah, ketegangan ini telah menjadi panggung utama kampanye politik, bahkan menggulingkan seorang perdana menteri dan mengubah lanskap kekuasaan di Negeri Gajah Putih.
Situasi di perbatasan Thailand-Kamboja kembali memanas, bukan hanya di medan perang, tapi juga di arena politik menjelang pemilu nasional. Konflik yang terjadi tahun lalu, tepatnya Mei, Juli, dan Desember, tak hanya merenggut puluhan nyawa dan membuat ratusan ribu warga mengungsi, tapi juga memicu badai politik dahsyat di Thailand. Dampak paling terasa adalah jatuhnya pemerintahan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, putri dari pemimpin populis miliarder Thaksin Shinawatra, yang kemudian membuka jalan bagi Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk berkuasa.
Kini, meski pertempuran fisik mereda, isu perbatasan tetap menjadi kartu truf yang ampuh. Analis melihat ini sebagai kesempatan bagi Anutin untuk menggalang dukungan bagi Partai Bhumjaithai-nya. Dia memposisikan diri sebagai pemimpin tegas, siap mempertahankan kedaulatan negara tanpa kompromi, sebuah sikap yang sangat disukai oleh sentimen nasionalis Thailand yang sedang bergejolak.
Pukulan telak bagi kubu lawan, terutama Partai Pheu Thai yang merupakan basis kekuatan Thaksin dan keluarganya, terjadi Juni lalu. Saat itu, rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn, yang masih menjabat PM, dengan "orang kuat" Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik. Dalam percakapan yang diungkap Reuters, Paetongtarn memanggil Hun Sen dengan sebutan "paman" dan berjanji akan "mengurus" masalah perbatasan setelah bentrokan awal. Sikap ini, di mata banyak pihak di Thailand dan militer (yang punya pengaruh besar), dianggap sebagai bentuk perendahan diri yang tidak pantas dari seorang perdana menteri.
Kebocoran telepon yang belakangan diakui Hun Sen sebagai upaya transparansi ini justru menjadi bumerang fatal. Paetongtarn dipecat Mahkamah Konstitusi akhir Agustus tahun lalu, membuka jalan bagi Anutin untuk dipilih parlemen dan memimpin Thailand bulan berikutnya. Insiden ini menegaskan betapa isu kedaulatan dan nasionalisme adalah bom waktu politik yang bisa meledak kapan saja, terutama di tengah masyarakat yang sangat menghargai harga diri bangsa. Konflik perbatasan, yang seringkali berakar dari sengketa kuno seperti Candi Preah Vihear, bukan sekadar garis di peta, tapi juga simbol kehormatan yang bisa menentukan siapa yang berhak memimpin Thailand.