Rencana perdamaian yang digadang-gadang untuk Gaza belakangan ini ternyata menyimpan 'kode' yang sangat mirip dengan apa yang terjadi di Bosnia dan Herzegovina tiga dekade lalu. Bukannya membawa kedamaian sejati, skema ini justru dikhawatirkan akan melegitimasi kontrol eksternal tanpa batas, mirip status 'protektorat' yang dialami Bosnia.
Menurut analisis para pakar dan jurnalis, janji tata kelola berdasarkan 'standar internasional terbaik' bagi Palestina terdengar sangat familiar bagi warga Bosnia. Mereka sudah mendengar frasa itu selama 30 tahun, namun hingga kini, standar konkretnya tetap misteri. Yang jelas, setelah Perjanjian Dayton yang dinegosiasikan asing diterapkan, Bosnia menjelma menjadi negara semi-protektorat. Kekuasaan diatur dari luar atas nama stabilitas, tanpa kedaulatan demokratis yang berarti. Para pemegang keputusan eksternal pun tak bisa dimintai pertanggungjawaban.
Perjanjian Dayton, yang mengakhiri Perang Bosnia, dirundingkan di pangkalan militer AS, dimediasi diplomat asing, dan disepakati oleh pemimpin pihak bertikai, termasuk negara-negara tetangga yang mendukung perang. Rakyat Bosnia sendiri? Mereka sepenuhnya dikucilkan dari proses tersebut. Logika yang sama, 'perdamaian dinegosiasikan tentang suatu kaum, bukan dengan mereka', kini tampak mewarnai rencana Gaza.
Kesepakatan damai Bosnia itu melegitimasi pembagian wilayah yang terjadi selama perang dan menciptakan sistem politik yang sangat terfragmentasi, mirip konfederasi. Ada dua entitas utama (Republika Srpska dan Federasi Bosnia dan Herzegovina) serta negara pusat yang lemah dengan wewenang terbatas, ditambah distrik terpisah (Brčko). Konstitusi Bosnia sendiri tidak ditulis oleh warganya, melainkan disusun dalam bahasa Inggris oleh mediator internasional dan menjadi lampiran perjanjian. Hingga kini, belum ada terjemahan resmi ke bahasa lokal.
Kekuasaan nyata di Bosnia tidak dipegang oleh Dewan Menteri atau Presidensi rotasi yang terdiri dari tiga etnis dominan. Sebaliknya, komunitas internasional melalui dua badan — Kantor Perwakilan Tinggi (OHR) dan Dewan Implementasi Perdamaian (PIC) — yang mengendalikan pengambilan keputusan negara. Perwakilan Tinggi, yang harus seorang politikus Eropa, punya wewenang untuk memberlakukan, membatalkan undang-undang, bahkan memecat pejabat terpilih tanpa proses hukum. Kualifikasi penunjukan posisi ini dan akuntabilitasnya masih tanda tanya besar bagi warga Bosnia. PIC, dengan 55 perwakilan dari berbagai pemerintah dan organisasi internasional seperti OSCE, NATO, dan Uni Eropa, juga memegang kendali signifikan.
Dampak bagi Gaza dan Masyarakat Internasional:
Jika rencana perdamaian Gaza benar-benar mengikuti jejak Dayton Accords, dampaknya bisa sangat serius. Palestina mungkin akan mendapatkan 'perdamaian' namun dengan harga yang mahal: kehilangan kedaulatan, kendali atas nasib sendiri, dan pemerintahan yang tidak akuntabel kepada rakyatnya. Ini berpotensi menciptakan frustrasi dan ketidakstabilan jangka panjang, menabur benih konflik baru di masa depan. Masyarakat internasional perlu belajar dari pengalaman Bosnia; perdamaian sejati membutuhkan partisipasi aktif dan kedaulatan penuh dari pihak yang paling terdampak, bukan sekadar kesepakatan yang dipaksakan dari luar.