Jakarta - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kembali menjadi sorotan tajam terkait komitmen mereka terhadap etnis Rohingya. Meski sembilan tahun berlalu sejak puncak kekejaman militer Myanmar, jutaan pengungsi masih hidup dalam ketidakpastian dan status tanpa kewarganegaraan.
Direktur Eksekutif Burma Human Rights Network (BHRN), yang telah mengumpulkan bukti kejahatan genosida selama 14 tahun terakhir, mempertanyakan efektivitas seruan OKI. Selama ini, OKI memang gencar menggelar pertemuan tingkat tinggi dan mengeluarkan resolusi, namun aksi nyata di lapangan dinilai jalan di tempat.
Data menunjukkan kondisi memprihatinkan masih membayangi etnis Rohingya. Mereka yang berada di Bangladesh hanya mengandalkan bantuan pangan senilai sekitar 7 dolar AS per bulan. Selain itu, risiko kematian di laut masih menghantui; satu dari tujuh pengungsi yang mencoba menyeberang via jalur laut dilaporkan tewas atau hilang.
Dunia internasional kini menanti putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang diperkirakan keluar tahun ini. Jika Myanmar terbukti bersalah, ini akan menjadi momen bersejarah pertama dalam 80 tahun ICJ menetapkan tanggung jawab negara atas kejahatan genosida.
Dalam pertemuan menteri luar negeri OKI di Baghdad pada 17 Oktober mendatang, desakan agar negara-negara Muslim tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata, menjadi ujian integritas organisasi tersebut.