Lilongwe, Malawi - Oposisi Malawi mendesak penjelasan resmi terkait perpanjangan masa tinggal Presiden Peter Mutharika di Afrika Selatan. Desakan ini muncul saat negara tersebut tengah bergulat dengan krisis bahan bakar, pemadaman listrik bergilir, dan kesulitan ekonomi yang memburuk.
Mutharika (86 tahun) meninggalkan Malawi pada 6 Oktober lalu untuk yang disebut pejabat setempat sebagai 'kunjungan pribadi'. Ini menandai kunjungan kelima sang presiden ke Afrika Selatan sepanjang tahun ini, dengan informasi yang minim mengenai agenda kunjungan tersebut.
Partai Kongres Malawi (MCP) selaku oposisi menilai situasi negara sedang kritis dan membutuhkan tindakan tegas. Mereka mempertanyakan siapa yang sebenarnya mengendalikan pemerintahan saat presiden berada di luar negeri. Moses Kunkuyu, Direktur Kampanye MCP, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan hak presiden untuk bepergian, melainkan meminta Wakil Presiden Jane Ansah untuk memberikan keterangan kepada publik mengenai penanganan krisis yang melanda.
Menanggapi hal ini, Menteri Informasi Shadric Namalomba membantah telah terjadi kekosongan kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa seorang presiden tetap memegang kendali penuh atas urusan pemerintahan kapan pun dan di mana pun berada. Namalomba juga menolak merinci tujuan kunjungan tersebut dengan alasan sifatnya yang privat, sekaligus menuduh oposisi mencoba mengeksploitasi masalah yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.
Di tengah polemik ini, Mutharika mendelegasikan Menteri Perdagangan untuk memimpin delegasi Malawi dalam KTT Common Market for Eastern and Southern Africa (Comesa) di Zimbabwe. Pemerintah juga membantah rumor di media sosial yang menyebutkan presiden terbang ke India untuk berobat, memastikan bahwa ia masih berada di Afrika Selatan.
Analisis Dampak: Situasi ini menyoroti kerentanan transparansi pemerintahan di Malawi. Ketika negara menghadapi krisis devisa dan kekurangan obat-obatan di rumah sakit publik, absennya presiden tanpa penjelasan jelas dapat memicu erosi kepercayaan publik terhadap stabilitas negara. Desakan oposisi bukan sekadar soal protokol, melainkan cerminan kecemasan masyarakat akan kelangsungan layanan dasar.