Gelombang demonstrasi yang melanda sejumlah negara Eropa belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Aksi unjuk rasa yang sebagian besar digerakkan oleh kaum muda ini sempat surut beberapa hari, namun kembali memanas dengan tuntutan yang makin beragam—mulai dari perbaikan fasilitas sekolah, mahalnya harga solar, hingga rasa ketidakpastian masa depan yang kian membuncah.
Menurut Alberto Alemanno, Guru Besar Hukum dan Kebijakan Uni Eropa di HEC Paris Business School, protes ini bersifat plural dan tak terkoordinasi. Tidak ada satu pemimpin atau program tunggal di baliknya. "Ini bukan sekadar penolakan terhadap satu kebijakan, melainkan sinyal bahwa masyarakat tidak lagi percaya sistem mampu memenuhi kebutuhan mereka," ujarnya seperti dikutip dari laporan media internasional.
Pemerintah di sejumlah negara dinilai kesulitan meredam gelombang ketidakpuasan ini. Para ahli menilai belum ada solusi mudah, dan banyak pemerintah justru merespons dengan pendekatan keamanan ketimbang menyentuh akar persoalan. "Ketika ada reaksi, fokusnya selalu pada ketertiban umum dan keamanan," kata Alemanno. Ia menyoroti bahwa aksi protes kerap dinodai oleh kelompok kecil yang bertindak anarkis, sehingga sorotan media justru teralih dari tuntutan utama.
Sementara itu, Donatella della Porta, Guru Besar Ilmu Politik di Scuola Normale Superiore Florence, menilai protes kini telah bergeser jauh melampaui tuntutan material. Isu-isu fundamental seperti anggaran militer, kedekatan pemerintah dengan Presiden AS Donald Trump, lonjakan harga bensin, hingga situasi di Palestina dan Iran turut mewarnai aksi. "Pada titik ini, protes bukan lagi sekadar soal investasi di sistem sekolah," tegasnya.
Di Prancis, mahasiswa dan pelajar masih memblokade sejumlah sekolah menengah dan universitas. Mereka menuntut kondisi belajar yang lebih baik, penambahan guru, serta penggantian Parcoursup—sistem penerimaan mahasiswa yang dinilai diskriminatif. Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geffray menyatakan beberapa tuntutan telah diakomodasi, seperti pembatasan jumlah siswa maksimal 28 per kelas di tahun pertama sekolah menengah atas, penyediaan 10.000 kursi program teknisi tinggi, dan transformasi Parcoursup.
Di Jerman, pekerja logam dan listrik melakukan aksi mogok, sementara mahasiswa berdemonstrasi menolak kembalinya wajib militer. Di Belgia, petugas pemadam kebakaran berbaris di Brussels menuntut tambahan personel dan peralatan. Di Italia, serikat pekerja USB mengerahkan puluhan ribu orang untuk menuntut pemangkasan anggaran militer. Para pengamat memprediksi gelombang protes ini akan terus berlanjut selama pemerintah belum mampu menjawab akar persoalan yang lebih dalam.