Yerevan, Armenia, baru saja membuka Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP17) dengan upacara megah. Ini pertama kalinya sebuah bekas republik Soviet menjadi tuan rumah KTT tersebut, dan pemerintah Armenia pun mempromosikannya sebagai bukti ambisi negara itu memimpin di bidang perlindungan lingkungan.
Namun, di balik panggung internasional itu, catatan ekologis Armenia justru memantik pertanyaan serius. Dalam Indeks Kinerja Lingkungan 2026 dari Universitas Yale, Armenia hanya menempati peringkat 75 dari 177 negara—jauh di bawah Estonia, sesama bekas republik Soviet, yang menduduki posisi pertama. Yang lebih memprihatinkan, Armenia berada di peringkat 164 untuk pengelolaan sampah dan 165 untuk pengolahan air limbah.
Masalah utamanya ada pada struktur ekonomi. Sektor pertambangan memegang peran besar, ditambah fasilitas industri yang menua dan regulasi lingkungan yang lemah. Tambang tembaga-molibdenum raksasa seperti Zangezur, Agarak, dan Teghut beroperasi dengan metode tambang terbuka yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar dan berisiko tinggi mencemari lingkungan. Bank Dunia bahkan mencatat pertambangan sebagai sumber polusi signifikan di Armenia.
Kasus lain ikut mencuat: izin tambang emas terbuka di Meghrasar yang semula tumpang tindih dengan Taman Nasional Arevik, sebelum pemerintah memangkas batas taman pada 2015. Lalu ada waduk tailing Artsvanik yang menampung jutaan ton limbah tambang dan dikaitkan dengan kontaminasi logam berat di aliran sungai sekitar.
Di luar tambang, tutupan hutan Armenia hanya 11,1 persen dari luas negara. Sementara di Yerevan, tingkat polusi udara partikel halus berbahaya mencapai sekitar lima kali lipat ambang batas yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ketergantungan pada perusahaan-perusahaan terkait Rusia di sejumlah sektor industri strategis makin mempersulit upaya memperketat regulasi lingkungan.
Analisis singkat: Penunjukan Armenia sebagai tuan rumah COP17 sebenarnya bisa menjadi momentum mendorong reformasi lingkungan. Tapi tanpa langkah konkret menata pertambangan, memperbaiki pengelolaan sampah dan air limbah, serta menekan polusi udara, gelar tuan rumah KTT biodiversitas dunia ini berisiko sekadar seremonial. Bagi masyarakat, sorotan ini penting agar janji perlindungan lingkungan tidak berhenti di panggung konferensi.