PBB akhirnya meresmikan penerbitan kredit karbon pertama di bawah Kesepakatan Paris. Langkah ini digadang-gadang sebagai terobosan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus membuka jalan bagi perdagangan karbon lintas negara. Namun, di balik harapan besar, muncul pula kekhawatiran serius tentang potensi greenwashing yang bisa mengancam kredibilitas upaya perlindungan iklim dunia.
Mekanisme baru ini memungkinkan perusahaan dan negara mengimbangi kelebihan emisi mereka dengan mendanai proyek-proyek ramah lingkungan di negara lain. Proyek perintisnya? Skema kompor bersih di Myanmar yang mendistribusikan kompor efisien untuk mengurangi penggunaan kayu bakar dan tekanan pada hutan lokal. Bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan, proyek ini tidak hanya mengurangi emisi, tapi juga punya dampak positif pada kesehatan, terutama bagi perempuan dan anak perempuan yang rentan polusi udara rumah tangga, serta turut memberdayakan mereka. Kredit dari proyek ini akan dihitung untuk target iklim Korea Selatan dan Myanmar.
Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Simon Stiell, menekankan pentingnya inisiatif ini. Menurutnya, lebih dari dua miliar orang di seluruh dunia belum punya akses masak bersih, yang mengakibatkan jutaan kematian setiap tahun. Kompor bersih tidak hanya melindungi kesehatan, menyelamatkan hutan, dan mengurangi emisi, tetapi juga membantu memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Stiell menambahkan, mekanisme ini bisa mendukung solusi yang berdampak besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat sekaligus menyalurkan dana ke proyek yang memberikan manfaat nyata di lapangan.
Namun, jalan mekanisme kredit karbon ini tidak mulus. Para kritikus khawatir, jika tidak diatur dengan baik, skema semacam ini justru bisa merusak upaya global menahan laju pemanasan global. Pasalnya, negara atau perusahaan bisa saja memanfaatkan celah untuk "greenwashing" – mengklaim pengurangan emisi yang lebih besar dari kenyataan. Badan iklim PBB mengklaim, pengurangan emisi yang dikreditkan di bawah skema baru Kesepakatan Paris (PACM) ini 40 persen lebih rendah dibanding skema sebelumnya, karena menggunakan perhitungan yang lebih konservatif. Jacqui Ruesga, Wakil Ketua badan pengawas PACM, menegaskan fokus utama mereka adalah membangun kepercayaan pada pasar ini sejak awal, dan penerbitan kredit pertama ini menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai harapan.
Terlepas dari klaim PBB, skeptisisme tetap ada. Greenpeace, misalnya, setelah KTT iklim COP29 di Azerbaijan pada 2024 menyepakati aturan baru untuk pasar karbon, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut masih menyisakan celah yang memungkinkan perusahaan bahan bakar fosil terus mencemari lingkungan. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, mengingat sejarah pasar karbon yang kerap diwarnai isu double counting atau klaim berlebihan. Selain itu, meski proyek kompor bersih membawa harapan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan baru 78 persen populasi dunia yang akan memiliki akses masak bersih pada tahun 2030, masih jauh dari target ideal. Ini menunjukkan bahwa tantangan untuk mencapai tujuan iklim dan pembangunan berkelanjutan masih sangat besar, dan pengawasan ketat terhadap mekanisme kredit karbon menjadi kunci agar tidak sekadar menjadi label hijau tanpa dampak riil. Kesepakatan Paris 2015 memang membayangkan adanya perdagangan karbon lintas batas, namun implementasinya harus benar-benar transparan dan akuntabel demi masa depan iklim global.