JAKARTA — Kolombia resmi membuka kedutaan besar di Yerusalem Barat di bawah kepemimpinan Presiden sayap kanan baru, Abelardo de la Espriella. Langkah ini membalikkan kebijakan pendahulunya yang memutus hubungan dengan Israel, sekaligus menandai pemulihan perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara.
Pembukaan kedutaan ini menjadi sinyal kuat pergeseran politik luar negeri Kolombia dari kiri ke kanan. De la Espriella, yang baru menjabat, memilih untuk merangkul kembali Israel setelah sebelumnya Bogota di bawah Presiden Gustavo Petro dikenal vokal mengkritik operasi militer Israel di Gaza dan bahkan memutus hubungan diplomatik.
Dampaknya bagi masyarakat Kolombia, pemulihan perjanjian perdagangan bebas (FTA) berpotensi menggenjot ekspor produk unggulan seperti kopi, bunga, dan batu bara ke Israel. Namun, keputusan ini juga memicu polemik di dalam negeri, terutama dari kelompok kiri dan simpatisan Palestina yang menilai langkah tersebut mengkhianati solidaritas terhadap Gaza.
Dari sisi internasional, langkah Kolombia ini menambah daftar negara yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, meski status kota itu masih menjadi sengketa dalam hukum internasional. Beberapa negara lain seperti Guatemala, Honduras, dan Paraguay juga pernah menempuh kebijakan serupa, sementara mayoritas negara dunia masih menempatkan kedutaan mereka di Tel Aviv.
Pengamat menilai, keputusan ini bisa memperkuat poros kanan di Amerika Latin yang semakin dekat dengan Israel dan Amerika Serikat, tetapi berisiko mengisolasi Kolombia dari negara-negara anggota Gerakan Non-Blok yang mendukung Palestina.