Prancis kembali memanas. Ratusan ribu pekerja di seluruh negeri kompak menggelar aksi mogok kerja dan turun ke jalan pada Kamis (5/12). Mereka menuntut kenaikan upah minimum, perbaikan kesejahteraan, hingga reformasi pajak yang lebih adil.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Gelombang protes yang awalnya dipicu oleh mahasiswa terkait kondisi sekolah yang memprihatinkan sejak September lalu, kini meluas menjadi gerakan besar-besaran yang menyoroti mahalnya biaya hidup. Selain di Marseille dan Lyon, aksi serupa juga terjadi di Nantes, sementara pusat demonstrasi utama berlangsung di Paris.
Menyikapi situasi ini, Presiden Emmanuel Macron langsung menggelar rapat pertahanan dan keamanan untuk memastikan ketertiban umum tetap terjaga. Namun, tensi di lapangan sempat memanas. Aparat antihuru-hara dilaporkan menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstran di Lyon.
Momentum protes ini dinilai sangat krusial secara politik. Prancis akan menghadapi pemilihan presiden pada April tahun depan, di mana Macron tidak dapat mencalonkan diri lagi karena batasan masa jabatan. Survei menunjukkan kandidat sayap kanan, Marine Le Pen, saat ini memimpin elektabilitas dan berpotensi menjadi presiden wanita pertama Prancis.
Dampak dari ketidakstabilan ini mulai merembet ke sektor diplomasi. Pertemuan menteri luar negeri G7 yang sedianya digelar di Marseille terpaksa dipindahkan secara mendadak ke Paris. Para diplomat menilai keputusan ini sebagai langkah yang 'kacau' dan berpotensi merusak citra Prancis di mata internasional. Fenomena ini juga mencerminkan tren serupa di negara Eropa lain seperti Jerman dan Portugal yang tengah bergulat dengan krisis biaya hidup dan kelangkaan hunian layak.