Situasi politik di Haiti kembali memanas setelah Dewan Transisi Presiden (TPC) negara Karibia itu mengambil langkah mengejutkan. Mereka berencana mencopot Perdana Menteri Alix Didier Fils-Aime, sebuah keputusan yang terang-terangan mengabaikan peringatan keras dari Amerika Serikat.
Pengumuman ini, yang disampaikan pada hari Jumat, memperdalam perselisihan antara Haiti dengan Washington. Sejak dibentuk pada tahun 2024 sebagai badan eksekutif tertinggi menyusul krisis politik pasca pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada 2021, TPC justru dirundung konflik internal, pertanyaan soal keanggotaan, hingga tudingan korupsi. Bukan kali ini saja mereka mencopot PM; sebelumnya Garry Conille juga diganti hanya enam bulan setelah diangkat. TPC sendiri mengklaim memiliki hak untuk mengganti Fils-Aime, mengingat merekalah yang menunjuknya.
Lima dari sembilan anggota TPC telah sepakat untuk mengganti Fils-Aime dalam waktu 30 hari ke depan. Namun, keputusan tersebut belum sah secara hukum karena belum diterbitkan dalam lembaran negara resmi Haiti.
Amerika Serikat, melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio, menyatakan dengan tegas pentingnya Alix Didier Fils-Aime untuk tetap menjabat demi stabilitas Haiti dan upaya memerangi geng-geng teroris. Rubio juga mendesak agar TPC bubar paling lambat 7 Februari mendatang tanpa campur tangan aktor-aktor korup yang hanya mementingkan diri sendiri. Kedutaan Besar AS di Haiti juga tidak main-main. Melalui media sosial, mereka memperingatkan para politikus korup yang mendukung geng bahwa Washington akan memastikan mereka membayar harga mahal, bahkan frasa dalam bahasa Kreol 'pri final' diinterpretasikan oleh sebagian pihak sebagai konsekuensi yang jauh lebih berat.
Langkah TPC ini makin memperkeruh krisis politik berkepanjangan di Haiti yang sudah babak belur akibat kekerasan geng bersenjata dan ketidakstabilan. Penundaan pemilihan umum yang seharusnya memilih presiden baru pada Februari lalu, kini diundur hingga Agustus, menunjukkan lemahnya tata kelola. Keputusan untuk mencopot PM di tengah desakan AS berpotensi memicu ketegangan diplomatik yang lebih serius. Ini juga mengancam upaya pemulihan stabilitas dan penanggulangan masalah keamanan yang mendesak di Haiti, serta menunda harapan masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang efektif dan legitimasi.