TEHERAN - Pemerintah Iran tengah menghadapi masalah pelik terkait keuangan negara. Mereka mengklaim bahwa sejumlah perantara minyak atau yang dikenal sebagai 'trustee' masih menahan uang hasil penjualan minyak mentah milik negara dengan nilai yang fantastis, mencapai 10 hingga 11 miliar euro atau setara Rp180 triliun lebih.
Juru bicara lembaga peradilan Iran pada September lalu mengungkapkan bahwa utang para perantara ini jumlahnya sangat besar. Angka tersebut bahkan setara dengan setengah dari total proyeksi pendapatan minyak dalam anggaran negara Iran untuk tahun fiskal berjalan. Kondisi ini tentu saja menjadi pukulan telak bagi kas negara yang sedang mengalami tekanan berat.
Akar masalah ini bermula dari strategi Iran pada tahun 2012 silam. Saat itu, Amerika Serikat dan Eropa memberlakukan sanksi ketat yang melarang pembelian minyak Iran. Sanksi ini ditujukan untuk menekan program nuklir Teheran. Akibatnya, Iran tidak bisa lagi menjual minyak melalui Kementerian Minyak dan menerima uangnya lewat Bank Sentral secara langsung.
Untuk menyiasati hal tersebut, Iran pun mengubah skema penjualan. Mereka menitipkan minyak mentah kepada institusi, individu, atau perusahaan tertentu untuk dijual atas nama pemerintah. Hasil penjualannya seharusnya disetorkan ke kas negara, sementara penjual akan mengambil bagian mereka untuk biaya operasional atau piutang yang belum dibayar.
Sistem inilah yang kemudian melahirkan jaringan perantara yang rumit. Beberapa institusi yang terlibat antara lain Dana Pensiun Industri Minyak hingga organisasi konstruksi besar seperti Khatam al-Anbiya. Namun, alih-alih setoran lancar, dana hasil penjualan minyak ini justru macet dan menumpuk menjadi utang piutang yang tidak jelas.
Pemerintah AS, melalui Menteri Keuangan Scott Bessent, menyebut situasi ini sebagai bukti bahwa tekanan ekonomi yang mereka lakukan berhasil. Menurutnya, sistem perbankan bayangan Iran sedang 'goyah' di bawah tekanan sanksi yang terus diperketat. Bagi masyarakat Iran, kelangkaan devisa ini berpotensi memicu inflasi yang lebih tinggi dan memperparah krisis ekonomi yang sudah berlangsung lama.