Jakarta, CNN Indonesia — Human Rights Watch (HRW) baru saja merilis laporan mengejutkan yang menyoroti kekerasan brutal di Mali, Afrika Barat. Dalam laporan yang dirilis Senin (waktu setempat), organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat itu menuduh militer Mali bersama sekutu paramiliternya dari Rusia, Africa Corps, telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum perang internasional.
Bukan hanya pihak militer, HRW juga mencatat bahwa kelompok-kelompok bersenjata oposisi, termasuk separatis Tuareg dan milisi lokal, melakukan hal serupa. Mereka dituding melakukan eksekusi dan penyiksaan terhadap tentara Mali yang menjadi tawanan perang.
Laporan ini disusun berdasarkan wawancara mendalam dengan 30 narasumber, mulai dari saksi mata, jurnalis, hingga seorang tentara Mali, yang dilakukan antara akhir Juli hingga pertengahan September. HRW mendokumentasikan serangan udara (drone) yang dianggap tidak pandang bulu. Salah satunya terjadi pada 29 Juli di wilayah Kidal yang menghancurkan fasilitas kesehatan, serta serangan pada 19 Agustus di pasar Bandiagara yang menewaskan enam warga sipil dan melukai setidaknya 20 orang lainnya.
Selain itu, dalam operasi di wilayah Segou, tentara Mali dilaporkan menembak mati lima gadis. Sementara di wilayah Mopti, milisi Dozo yang bersekutu dengan militer dikabarkan membunuh tiga warga sipil tanpa proses hukum. Di sisi lain, kelompok militan JNIM dan Front Pembebasan Azawad juga dituding mengeksekusi 19 tentara Mali yang mereka tawan pada 18 Juli lalu, meskipun kelompok tersebut membantah memerintahkan pembunuhan itu.
HRW mendesak Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika untuk segera mengambil tindakan guna mencegah kekejaman lebih lanjut. Situasi di Mali memang memburuk sejak kudeta militer pada 2020 dan 2021, yang membuat negara ini semakin bergantung pada dukungan Rusia (sebelumnya Wagner Group, kini Africa Corps) untuk memerangi pemberontakan.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat sipil Mali, laporan ini menjadi alarm bahaya bahwa mereka terjepit di antara dua kekuatan bersenjata yang sama-sama mengabaikan keselamatan warga. Ketidakmampuan pemerintah transisi Mali untuk melindungi rakyatnya, ditambah kehadiran pasukan asing yang tidak terkontrol, berpotensi memicu krisis kemanusiaan yang lebih luas dan gelombang pengungsi baru di kawasan Sahel. Masyarakat internasional kini dituntut untuk tidak lagi 'berdiam diri' melihat pelanggaran HAM sistematis ini.