Uni Eropa mengambil langkah besar untuk membangun kembali hubungan dengan Suriah. Dalam pertemuan di Brussels, para menteri luar negeri negara-negara anggota UE menyepakati untuk menghidupkan kembali perjanjian kerja sama yang sudah tertunda hampir 20 tahun.
Perjanjian yang pertama kali digagas pada 2008 silam ini sempat mangkrak karena kekhawatiran atas catatan hak asasi manusia pemerintahan Bashar al-Assad. Kini, setelah rezim Assad tumbang pada Desember 2024, Brussels melihat peluang baru untuk menjalin kerja sama.
Perwakilan Tinggi UE untuk Kebijakan Luar Negeri, Kaja Kallas, menegaskan bahwa Suriah sangat membutuhkan investasi dan transisi yang berhasil. "Tujuannya adalah memberikan kerangka kerja bagi Eropa dan Suriah untuk perdagangan, dialog politik, dan kerja sama yang lebih erat sesegera mungkin," ujarnya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya UE untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Suriah. Kallas menyebutkan bahwa jika UE tidak terlibat, maka kekosongan tersebut akan diisi oleh pemain lain. Meski begitu, UE tetap akan menetapkan syarat ketat, terutama terkait hak asasi manusia dan tidak mengakui wilayah Ukraina serta Georgia yang diduduki.
Sebelumnya, UE telah mencabut sanksi ekonomi yang mencekik Suriah pada 2025 dan mengucurkan dana bantuan sebesar 620 juta euro untuk periode dua tahun mulai awal 2026. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan Suriah pasca-perang saudara yang berkepanjangan.