Menjelang pemilihan umum yang krusial pada 9 April, negara bagian Assam di India tengah bergejolak. Keputusan Komisi Pemilihan India untuk menggambar ulang batas-batas daerah pemilihan dikhawatirkan akan meminggirkan secara politik 11 juta Muslim di wilayah tersebut, sebuah langkah yang disebut para kritikus sebagai "gerrymandering komunal."
Suasana pemilihan di Assam kali ini diselimuti kekhawatiran mendalam bagi sebagian masyarakat. Pasalnya, sejak perintah Komisi Pemilihan India pada tahun 2023, peta politik di 126 daerah pemilihan di Assam mengalami perubahan signifikan. Hasilnya, jumlah daerah pemilihan dengan mayoritas Muslim menyusut drastis, dari sekitar 35 kursi kini tinggal sekitar 20 kursi.
Contoh nyata terlihat di Katigorah, sebuah konstituensi yang dulunya memiliki komposisi pemilih Hindu dan Muslim yang berimbang. Setelah proses delimitation (penetapan ulang batas), sekitar 40.000 pemilih Hindu dari daerah tetangga digabungkan ke Katigorah, mengubahnya menjadi daerah mayoritas Hindu. Konsekuensinya jelas: peluang calon Muslim untuk terpilih dari Katigorah kini sangat minim, bahkan partai-partai besar kini memilih kandidat Hindu.
Perubahan ini bukan sekadar angka-angka geografis. Bagi aktivis seperti Islam Uddin, seorang pensiunan guru yang gigih mengampanyekan pentingnya suara Muslim, upaya mereka kini terasa sia-sia. Mantan legislator Katigorah dari Partai Kongres, Khalil Uddin Mazumder, menegaskan bahwa peluang kandidat Muslim telah menurun drastis.
Banyak pengamat politik melihat "model Assam" ini sebagai laboratorium terbaru kebijakan mayoritarian Hindu yang diusung oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, yang juga berkuasa di Assam. Analis jajak pendapat terkemuka Yogendra Yadav bahkan menyebut delimitation di Assam sebagai "gerrymandering komunal," menyamakannya dengan praktik diskriminatif rasial di Amerika Serikat abad ke-18.
Dampak kebijakan ini sangat terasa. Masyarakat Muslim, yang membentuk lebih dari 34 persen populasi Assam, sudah menjadi sasaran kampanye penggusuran, kebijakan pengusiran, dan retorika kebencian dari BJP. Dengan menyusutnya representasi politik, posisi mereka semakin rentan. Langkah ini bukan hanya tentang memenangkan pemilihan, tetapi juga tentang membentuk kembali identitas politik dan kekuasaan di salah satu negara bagian terpenting di India.