Pemerintah Iran akhirnya angkat bicara soal dampak sanksi dan blokade laut Amerika Serikat. Otoritas Tehran menolak klaim bahwa negaranya tidak sanggup lagi membiayai kelompok sekutu di kawasan, namun mereka mengakui bahwa tekanan ekonomi dari AS memang menciptakan tantangan finansial yang nyata.
Panglima US Central Command, Brad Cooper, sebelumnya menyebut kombinasi serangan militer dan blokade laut di pelabuhan selatan Iran telah 'memberikan pukulan telak'. Menurutnya, AS berhasil menahan setidaknya 25 miliar dolar ekspor minyak mentah Iran dan membekukan sekitar 350 juta dolar aset kripto. Dampaknya, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dikabarkan kesulitan membayar gaji tentara, begitu pula kelompok-kelompok milisi pro-Iran di kawasan.
Analis intelijen Michael Knights dari Horizon Engage menambahkan bahwa ekonomi negara-negara yang selama ini menopang Hezbollah di Lebanon dan Houthi di Yaman memang sedang terpuruk. Meski begitu, mereka masih menerima kiriman dana dan bahan bakar dari Iran. Sementara itu, faksi-faksi milisi Irak disebut berada dalam posisi finansial lebih baik karena terintegrasi dengan pasukan keamanan resmi dan mendapat alokasi anggaran negara, meski ada dugaan aliran dana dari Irak ke Iran, Hezbollah, dan Houthi.
Bagi masyarakat umum, situasi ini menjadi pengingat bahwa perang ekonomi bisa berdampak jauh lebih luas dari sekadar urusan militer. Ketika blokade laut dan sanksi finansial membatasi pendapatan negara, efek berantainya terasa hingga ke kemampuan membayar tentara dan mendanai sekutu. Ini juga memicu kekhawatiran soal stabilitas kawasan, karena kelompok milisi yang kesulitan dana cenderung mencari cara lain untuk bertahan, yang berpotensi memperpanjang konflik dan menambah penderitaan warga sipil.