Setelah 12 tahun ditutup karena alasan keamanan, Mesir akhirnya membuka kembali kedutaannya di Tripoli, Libya. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, meresmikan langsung gedung bersejarah tersebut pada Sabtu lalu. Langkah ini dinilai para analis sebagai pergeseran politik fundamental, baik di tingkat domestik Libya maupun regional.
Libya sendiri masih terbelah secara politik sejak jatuhnya Muammar Gaddafi pada 2011. Ada dua kubu utama: pemerintahan di Tripoli (barat) yang diakui PBB, dan otoritas tandingan di Tobruk serta Benghazi (timur) yang selama ini didukung Mesir dan dipimpin oleh Khalifa Haftar bersama Libyan National Army (LNA).
Analis politik Libya, Hazem al-Rayes, menilai pembukaan kedutaan ini sebagai upaya Kairo menyesuaikan sikap terhadap Libya. "Selama lima tahun, tidak ada menteri luar negeri Mesir yang mengunjungi ibu kota," ujarnya kepada Al Jazeera. Senada dengan itu, Elias al-Barouni dari Universitas Nalut melihat langkah ini sebagai indikator perubahan cara Mesir mengelola hubungan dengan pihak-pihak di Libya, bukan sekadar urusan konsuler biasa.
Perubahan ini tidak lepas dari dinamika regional terkini. Juli 2026 lalu, Turki dan LNA mencapai koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk kesepakatan pengembangan fasilitas militer dan pelatihan perwira Libya timur. Saddam Haftar, putra Khalifa Haftar, juga sempat berkunjung ke Turki dan Qatar. Selain itu, faksi-faksi yang bertikai baru-baru ini menandatangani "kesepakatan 4+4" yang memuat peta jalan menuju pemilu presiden dan legislatif dalam dua tahun ke depan.
Profesor studi Afrika dari Universitas Kairo, Badr Hassan al-Shafei, menyebut Mesir menyadari bahwa bergantung pada satu pihak—yakni kubu Haftar—tidak lagi sejalan dengan kepentingan strategis mereka. Pembukaan kedutaan ini pun menjadi sinyal bahwa Kairo ingin merangkul semua pihak demi stabilitas Libya.
Dampaknya bagi masyarakat Libya, langkah ini bisa mempercepat reunifikasi pemerintahan dan membuka kembali akses layanan konsuler yang selama ini terputus. Bagi masyarakat luas, perkembangan ini menunjukkan dinamika aliansi di kawasan yang terus berubah, di mana kepentingan strategis lebih dominan ketimbang kesetiaan lama.