BAKU — Kontroversi larangan penggunaan hijab di sekolah-sekolah negeri Azerbaijan semakin memanas. Seorang guru bahasa Inggris bernama Gulshan Aliyeva mengaku dilarang masuk ke sekolah tempatnya mengajar selama 23 tahun hanya karena mengenakan jilbab. Nasib serupa juga dialami putrinya yang dicegah masuk sekolah di Baku.
Aliyeva menegaskan bahwa keputusan ini melanggar Kode Tenaga Kerja Azerbaijan Pasal 16 yang melarang diskriminasi dalam pekerjaan. "Saya ingin menjalankan tanggung jawab saya, mendidik siswa, dan melanjutkan karier tanpa keyakinan agama saya menjadi penghalang," ujarnya kepada Al Jazeera.
Aturan baru yang diberlakukan bulan lalu memang tidak secara eksplisit menyebut hijab, namun melarang pelajar mengenakan pakaian yang dianggap melanggar prinsip sekularisme dalam pendidikan. Kebijakan ini memicu gelombang protes di negara yang lebih dari 90 persen penduduknya beragama Islam.
Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan melaporkan sebanyak 37 orang ditahan karena dianggap mengganggu ketertiban umum saat melanggar aturan baru tersebut. Departemen Pendidikan Kota Baku menyatakan akan melakukan pemantauan di sekolah-sekolah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ini.
Ketua Dewan Muslim Kaukasus, Sheikh-ul-Islam Allahshukur Pashazade, menyebut hijab sebagai "kewajiban agama yang penting". Meski menegaskan bahwa warga tidak bisa menentang keputusan negara, ia mengkritik para pengunjuk rasa karena mengganggu sekolah dan menilai isu ini sedang dipolitisasi.
Di sisi lain, sebagian warga Baku seperti Timur Rzayev mendukung kebijakan seragam sekolah. Menurutnya, keputusan pemerintah harus dipatuhi "daripada diperdebatkan". Ia juga menolak anak perempuan di bawah 18 tahun mengenakan hijab karena dianggap lebih mencerminkan keinginan orang tua ketimbang anak.
Analisis Dampak: Kebijakan ini menempatkan Azerbaijan dalam posisi dilematis antara mempertahankan identitas sekularisme pasca-Uni Soviet dan menghormati hak beragama mayoritas warganya. Bagi masyarakat, larangan ini berpotensi menciptakan ketegangan sosial yang lebih luas, terutama karena lebih dari 90 persen populasi adalah Muslim. Sementara bagi dunia pendidikan, kebijakan ini bisa mengurangi akses pendidikan bagi siswa perempuan yang memilih mengenakan hijab, serta mengancam mata pencaharian guru-guru yang taat beragama. Situasi ini juga menjadi ujian bagi komitmen Azerbaijan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.