Ribuan pengemudi di Filipina turun ke jalan dalam aksi protes besar-besaran, menuntut pemerintah bertindak atas lonjakan harga bahan bakar yang mencekik. Kondisi ini membuat penghasilan mereka anjlok drastis, bahkan untuk sekadar makan siang anak pun sulit dipenuhi.
Gelombang demonstrasi ini, yang melibatkan koalisi kelompok transportasi nasional seperti pengemudi jeepney, bus, taksi, hingga ojek online, memuncak di ibu kota Manila. Mereka menuntut diberlakukannya kendali harga bensin dan solar, penghapusan pajak bahan bakar, serta regulasi ketat terhadap industri migas. Para pengemudi mengaku pemerintah lambat merespons tuntutan mereka yang telah diabaikan selama berminggu-minggu.
Menurut para demonstran, termasuk dari kelompok pekerja Kilusang Mayo Uno, krisis ini bukan hanya masalah domestik, melainkan dampak langsung dari konflik geopolitik. Mereka menuding 'agresi Amerika' terhadap Iran sebagai biang keladinya. “Rakyat Filipina tidak memulai perang ini, tidak ingin terlibat, tapi kami menderita karena dampaknya,” ujar Jerome Adonis, ketua Kilusang Mayo Uno, menyiratkan sentimen bahwa seolah-olah ‘bom’ dari konflik jauh ikut menghantam mereka.
Menanggapi gejolak ini, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah mendeklarasikan status darurat energi nasional yang berlaku selama satu tahun. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk mempercepat pengadaan bahan bakar, serta menindak tegas praktik penimbunan, pencatutan, dan manipulasi pasokan. Marcos juga memerintahkan implementasi rencana alokasi dan konservasi energi untuk mengatasi lonjakan harga dan memastikan ketersediaan pasokan.
Krisis BBM di Filipina ini memang bukan sekadar masalah harga komoditas biasa. Sebagai negara importir energi, Filipina menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang paling terpukul oleh guncangan harga pasca-serangan AS dan Israel ke Iran bulan lalu, dengan harga solar dan bensin tertinggi di kawasan. Kenaikan drastis ini tak hanya mencekik para pekerja transportasi, tetapi juga berpotensi memicu inflasi lebih luas yang akan membebani daya beli jutaan rumah tangga. Langkah pemerintah untuk menstabilkan harga dan menjamin pasokan kini menjadi pertaruhan besar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial negara kepulauan tersebut di tengah badai geopolitik global.