Jajak pendapat terbaru dari Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research yang dirilis Selasa (30/9) mengungkap temuan mengejutkan: mayoritas warga dewasa Amerika Serikat menilai Presiden Donald Trump lebih mengutamakan kepentingan bisnis pribadi dan lingkaran dalamnya ketimbang kepentingan negara sejak kembali ke Gedung Putih pada 2025.
Data menunjukkan lebih dari separuh responden meyakini Trump sangat fokus mengurus bisnis dan proyek komersialnya selama periode kedua. Yang lebih mencolok, hanya 11 persen responden yang merasa Trump benar-benar mewakili rakyat biasa. Bahkan di kalangan Republik sendiri, 55 persen mengakui Trump memprioritaskan bisnis pribadinya, sementara separuh responden menilai Trump sama sekali tidak peduli pada orang-orang seperti mereka.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Pengungkapan keuangan Trump pada Juni lalu memperlihatkan lonjakan besar modal asing dan korporasi ke kerajaan bisnisnya pasca-pemilu. Sumber utamanya berasal dari venture kripto senilai lebih dari $1 miliar setelah ia melonggarkan regulasi industri tersebut, plus proyek real estate internasional. Sepanjang tahun pertamanya menjabat, Trump Organization tercatat meneken delapan kesepakatan properti dengan negara-negara otoriter atau partai tunggal.
Administrasi Trump sendiri konsisten membantah adanya konflik kepentingan, dengan dalih presiden bertindak murni untuk kepentingan rakyat Amerika. Namun jajak pendapat Reuters/Ipsos akhir September menunjukkan angka approval Trump merosot tajam ke 32 persen, titik terendah sepanjang karier politiknya. Penurunan ini terjadi setelah sempat menyentuh 47 persen pada Januari 2025.
Analisis Dampak: Temuan ini memperkuat narasi bahwa kepercayaan publik terhadap integritas kepemimpinan Trump semakin terkikis. Bagi masyarakat umum, isu ini bukan sekadar soal etika, melainkan menyangkut transparansi kebijakan yang berpotensi menguntungkan bisnis pribadi. Ketika kebijakan seperti pelonggaran regulasi kripto berjalan beriringan dengan lonjakan pendapatan bisnis keluarga, pertanyaan soal siapa yang sebenarnya diuntungkan menjadi sulit dihindari. Situasi ini juga bisa memengaruhi dinamika politik menjelang pemilu berikutnya, terutama jika Partai Republik mulai kehilangan dukungan basisnya sendiri.