Konflik bersenjata kembali berkobar di wilayah Tigray, Ethiopia utara, memicu gelombang ketidakpastian baru bagi ratusan ribu keluarga yang sudah bertahun-tahun hidup dalam pengungsian. Situasi ini menjadi pukulan telak karena mereka sebelumnya berharap bisa segera kembali ke kampung halaman setelah gencatan senjata disepakati pada November 2022 silam.
Di Abi Adi, Tigray, gedung sekolah menengah yang dulu dipenuhi suara siswa kini berubah fungsi menjadi tempat tinggal darurat. Kasur, peralatan masak, dan barang-barang pribadi menggantikan meja-kursi belajar. Keluarga-keluarga yang melarikan diri dari Tigray Barat terpaksa berdesakan di ruang kelas, menjalani hidup yang awalnya dianggap sebagai tempat singgah sementara, namun kini telah menjadi rumah selama bertahun-tahun.
Seorang pengungsi asal Setit Humera, Tewolde, mengungkapkan keputusasaannya. Ia mengaku awalnya hanya memperkirakan tinggal beberapa bulan sebelum bisa pulang. Namun hingga kini, anak-anak mereka tumbuh besar di dalam sekolah, tanpa kejelasan kapan bisa kembali ke tanah kelahiran.
Harapan untuk pulang semakin buyar seiring pecahnya kembali pertempuran pada 22 September 2026. Pasukan TPLF melancarkan serangan dan sempat menduduki bandara Mekelle, memicu respons balik dari pasukan federal yang berhasil merebut kembali kota itu pada 4 Oktober. Meski demikian, bentrokan masih terus terjadi di berbagai titik, menandakan rapuhnya situasi keamanan.
Pemerintah federal Ethiopia kemudian membentuk administrasi sementara selama enam bulan untuk memulihkan layanan publik dan menyiapkan pemilu. Namun, pergantian kepemimpinan ini belum mampu menghentikan pertempuran. Human Rights Watch dan sejumlah organisasi internasional dalam suratnya kepada Dewan HAM PBB memperingatkan bahwa konflik terbaru ini berpotensi membatalkan Perjanjian Pretoria. Mereka mencatat adanya laporan serangan drone, mortir, dan artileri di area permukiman serta dekat kamp pengungsi, dan menyerukan pengawasan internasional terhadap pelanggaran yang dilakukan semua pihak.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat Tigray, situasi ini memperpanjang penderitaan psikologis dan krisis kemanusiaan. Ketidakpastian hukum atas wilayah Tigray Barat membuat proses repatriasi menjadi mustahil. Sementara itu, bagi masyarakat internasional, gagalnya implementasi Perjanjian Pretoria menunjukkan bahwa perdamaian di Ethiopia masih jauh dari kata stabil, dan bantuan kemanusiaan akan semakin sulit menjangkau korban di zona konflik.