ADDIS ABABA, ETIOPIA — Rakyat Ethiopia mulai memberikan suara mereka dalam pemilihan umum yang berlangsung di tengah konflik berkepanjangan. Ironisnya, jutaan warga di wilayah utara, khususnya Tigray, justru tidak bisa menyalurkan hak pilih karena masih dilanda konflik dan trauma perang saudara yang berakhir pada 2022.
Ini adalah pemilu ketujuh sejak rezim militer tumbang pada 1991. Namun, kali ini situasinya sangat berbeda. Hubungan dengan tetangga utara, Eritrea, kembali memanas. Sementara itu, media massa seperti BBC bahkan tidak mendapat izin liputan, menunjukkan betapa ketatnya pengaturan pers di negara tersebut.
Perdana Menteri Abiy Ahmed, yang meraih Nobel Perdamaian 2019, kembali menjadi pusat perhatian. Meski ia tidak dipilih langsung, partainya—Partai Kemakmuran—berupaya merebut kursi parlemen. Jika berhasil mengamankan 274 dari 547 kursi, partainya berhak memerintah lima tahun ke depan.
Namun, kritik bertubi-tubi menghujani Abiy. Banyak pihak menilai pemilu ini paling tidak kompetitif dalam sejarah modern Ethiopia. Oposisi seperti Prof. Merera Gurdina menyebut partisipasi mereka hanya formalitas agar tidak dianggap memboikot. "Kami ikut simbolis saja, karena undang-undang melarang boikot berturut-turut," ujarnya.
Human Rights Watch dan Reporters Without Borders mencatat kemunduran drastis kebebasan pers. Ethiopia kini berada di peringkat 148 dari 180 negara dalam indeks kebebasan pers 2025. Jurnalis ditangkap, izin media dicabut, dan kritikus dipaksa hengkang ke luar negeri. Ironis, mengingat Abiy dulu dipuja sebagai pembawa demokrasi.
Analisis Dampak: Pemilu ini menjadi batu ujian bagi stabilitas Ethiopia. Jika proses demokrasi dianggap cacat, bukan tidak mungkin konflik baru pecah. Wilayah Tigray yang masih rapuh bisa kembali menjadi titik api. Di sisi lain, pengetatan pers mengancam transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ini peringatan bagi negara-negara berkembang lainnya bahwa demokrasi bisa mundur jika tidak dijaga.