Langkah hukum Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap BBC terus bergulir. Hakim federal Jeffrey T Kuntz memutuskan gugatan defamasi senilai 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp160 triliun itu bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Keputusan ini menjadi pukulan bagi BBC, meski belum membuktikan kebenaran klaim Trump.
Perkara ini berakar pada dokumenter berjudul Trump: A Second Chance? yang tayang Oktober 2024. Dalam dokumenter itu, BBC disorot karena diduga melakukan penyuntingan menyesatkan pada pidato Trump terkait insiden 6 Januari 2021. Dua klip video dan audio yang jaraknya hampir 55 menit digabung, seolah-olah Trump langsung menyerukan kekerasan.
Trump menuding BBC sengaja merusak reputasinya. BBC sendiri sudah mengakui adanya kesalahan penyuntingan dan meminta maaf pada 13 November 2025. Namun, lembaga penyiaran publik Inggris itu tetap membantah telah melakukan defamasi.
Dalam pernyataannya, BBC menyatakan terkejut dengan keputusan hakim, tetapi menghormati otoritas pengadilan. Mereka menegaskan akan terus membela diri melalui proses hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Trump merayakan keputusan ini sebagai kemenangan besar melawan apa yang disebutnya sebagai berita palsu. Ia mengumumkan hal itu melalui platform Truth Social.
Yang menarik, hakim memberikan tenggat waktu hingga 11 Desember bagi Trump untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah. Jika ia mangkir, gugatannya berisiko dibatalkan. Sebelumnya, Trump sempat melewatkan jadwal kesaksian pada Oktober karena sibuk kampanye.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut kebebasan pers dan tanggung jawab media dalam menyajikan informasi. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat pentingnya literasi media dan ketelitian dalam mengonsumsi berita, terutama yang melibatkan tokoh publik dan isu sensitif.