Militer Burkina Faso dan kelompok bersenjata sekutunya dituding Human Rights Watch (HRW) melakukan kekejaman luar biasa yang berujung pada kejahatan perang dan pembersihan etnis terhadap warga sipil Fulani. Laporan terbaru organisasi HAM yang berbasis di New York ini, berjudul 'None Can Run Away', mengungkap temuan mengejutkan dari wawancara dengan lebih dari 450 orang dan analisis citra satelit.
Sejak Januari 2023 hingga Agustus 2025, lebih dari 1.800 warga sipil tewas di negara Afrika Barat itu. HRW mencatat, lebih dari 1.200 korban di antaranya disebabkan oleh pasukan pemerintah dan milisi sekutunya, Voluntir untuk Pertahanan Tanah Air (VDPs). Kejahatan yang teridentifikasi mencakup pembunuhan sengaja, serangan terhadap warga sipil dan objek sipil, penjarahan, serta pengungsian paksa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan, setidaknya dua juta orang telah mengungsi akibat konflik ini.
Salah satu insiden paling mematikan terjadi pada Desember 2023, di mana militer Burkina Faso dan VDPs diduga membantai lebih dari 400 warga sipil di sekitar 16 desa dekat kota Djibo, bagian utara. Kelompok etnis Fulani menjadi sasaran utama karena tuduhan mendukung kelompok bersenjata seperti Jama’at Nusrat al‑Islam wa al‑Muslimin (JNIM) yang terafiliasi Al-Qaeda. Ini berujung pada pembersihan etnis seluruh komunitas.
HRW mendesak penyelidikan terhadap Presiden Ibrahim Traore, yang merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata, serta enam komandan militer senior Burkina Faso atas dugaan keterlibatan mereka dalam kejahatan serius ini. Begitu pula dengan Iyad Ag Ghaly, pemimpin tertinggi JNIM yang dicari ICC, dan empat komandan JNIM lainnya, yang juga harus dimintai pertanggungjawaban atas kekejaman yang dilakukan kelompok mereka.
Philippe Bolopion, Direktur Eksekutif HRW, menyayangkan skala kekejaman di Burkina Faso yang 'mencengangkan', namun minim perhatian global. Ini memungkinkan junta militer, yang merebut kekuasaan pada September 2022, terus melakukan pelanggaran mengerikan dan menghambat pelaporan demi menyembunyikan penderitaan warga sipil. Kurangnya perhatian dunia berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah dan mengikis stabilitas di kawasan Sahel.