Hasil awal perhitungan suara pemilihan umum Thailand mengguncang panggung politik. Dengan sekitar 30 persen TPS melaporkan, Partai Bhumjaithai yang sedang berkuasa berhasil unggul telak. Partai yang dipimpin oleh Perdana Menteri sementara Anutin Charnviraku ini memimpin di atas Partai Rakyat yang progresif, menurut data parsial dari komisi pemilihan.
Di posisi kedua, Partai Rakyat yang dipimpin Natthaphong Ruengpanyawut telah mengakui kekalahannya secara dini. Sementara itu, Partai Pheu Thai yang didukung mantan PM miliarder Thaksin Shinawatra—yang sempat dipenjara tahun lalu—menempati posisi ketiga. Meskipun demikian, pertarungan ketat ini diprediksi tidak akan menghasilkan mayoritas tunggal bagi partai mana pun. Artinya, skenario pembentukan koalisi untuk membentuk pemerintahan baru hampir pasti akan terjadi.
Partai Bhumjaithai, yang sering disebut sebagai pilihan kubu royalis-militer, mengusung kampanye stimulus ekonomi dan keamanan nasional, bahkan memanfaatkan sentimen nasionalis yang dipicu konflik perbatasan dengan Kamboja. Di sisi lain, Partai Rakyat yang diharapkan banyak pihak bisa meraih suara signifikan, berjanji membatasi pengaruh militer dan pengadilan, serta memecah monopoli ekonomi. Sementara Pheu Thai fokus pada janji kebangkitan ekonomi dan program populis seperti bantuan tunai.
Tak hanya memilih wakil rakyat, para pemilih Thailand juga diminta memutuskan apakah konstitusi baru harus menggantikan konstitusi 2017 yang didukung militer. Konstitusi lama itu dikritik karena dianggap memusatkan kekuasaan pada lembaga non-demokratis, termasuk Senat yang dipilih secara tidak langsung. Hasil awal menunjukkan dukungan publik terhadap perubahan konstitusi ini sangat besar, hampir dua banding satu.
Analisis: Tantangan Koalisi dan Masa Depan Demokrasi
Kemenangan awal Bhumjaithai yang dekat dengan kemapanan militer-royalis, dihadapkan pada keinginan kuat rakyat untuk perubahan konstitusi yang lebih demokratis. Situasi ini menciptakan ketegangan politik yang menarik. Meskipun ada “kelelahan politik” di kalangan warga, seperti yang dilaporkan jurnalis Al Jazeera Tony Cheng dari Bangkok, semangat untuk perubahan tetap membara.
Jika dukungan untuk konstitusi baru terus berlanjut, pemerintahan koalisi mendatang akan menghadapi tugas besar memulai proses amandemen. Dengan sejarah 20 konstitusi sejak 1932—banyak di antaranya setelah kudeta militer—perjalanan menuju konstitusi yang lebih inklusif dan demokratis akan panjang dan penuh tantangan, membutuhkan setidaknya dua referendum lagi. Pemilu kali ini bukan hanya tentang siapa yang memimpin, tapi juga tentang bagaimana Thailand akan menuliskan babak baru sejarah demokrasinya.