Bangladesh tengah bersiap menggelar pemilu krusial pada 12 Februari, menandai pemilihan pertama sejak penggulingan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan Partai Awami League pada 2024 lalu. Negara Asia Selatan ini kini dipimpin pemerintahan transisi di bawah Muhammad Yunus, dengan dua partai utama, Bangladesh Nationalist Party (BNP) dan Jamaat-e-Islami (JIB), saling bersaing merebut kekuasaan.
Partai Awami League yang pernah berkuasa, dilarang ikut serta dalam pemilu kali ini. Larangan ini menyusul peran partai tersebut dalam penumpasan brutal aksi protes mahasiswa pada 2024 yang menewaskan 1.400 orang. Sheikh Hasina, 78 tahun, yang kini mengasingkan diri di India, divonis mati secara in absentia oleh International Crimes Tribunal (ICT) Bangladesh atas tuduhan penggunaan kekerasan mematikan terhadap demonstran. Namun, India menolak mengekstradisi dirinya, menciptakan ketegangan diplomatik tersendiri.
Perkembangan politik ini telah memicu pergeseran fundamental dalam posisi geopolitik Bangladesh. Hubungan bilateral dengan India, yang dulunya erat, kini merosot tajam ke titik terendah. Sebaliknya, Bangladesh mendekatkan diri ke Pakistan dengan 'rapprochement hangat' dan memperdalam ikatan strategis dengan Tiongkok. Para analis menyebut pergeseran ini sebagai 'paradigma baru' dalam kebijakan luar negeri Dhaka.
Bagi India, Bangladesh sebelumnya adalah mitra strategis penting dan pasar dagang terbesar di Asia. Dengan perubahan ini, India berpotensi kehilangan pengaruh signifikan di kawasan. Di sisi lain, peningkatan hubungan dengan Pakistan dan Tiongkok memberikan peluang baru namun juga berpotensi mengubah dinamika kekuatan regional. Pemilu ini bukan sekadar urusan internal Bangladesh, melainkan juga pertaruhan besar bagi keseimbangan geopolitik di Asia Selatan, yang akan dipantau ketat oleh para pemain regional.