Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi menegaskan komitmen Baghdad kepada Amerika Serikat bahwa wilayah Irak tidak akan dijadikan basis peluncuran serangan terhadap negara tetangga. Jaminan ini disampaikan langsung kepada Presiden AS Donald Trump melalui sambungan telepon pada Kamis, di tengah meningkatnya upaya diplomatik untuk mencegah konflik baru dengan Iran.
Dalam pembicaraan tersebut, al-Zaidi menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara dan mendesak penyelesaian diplomatik guna menjaga stabilitas kawasan. Sikap ini mencerminkan posisi hati-hati Irak yang berusaha menyeimbangkan kepentingan AS dan Iran sejak perang dimulai pada Februari lalu.
Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein juga menyuarakan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa keterlibatan kelompok bersenjata Irak dalam pembalasan Iran akan berujung bencana besar bagi masyarakat Irak. "Mendorong masyarakat Irak ke dalam perang akan membawa malapetaka," ujarnya kepada Dijlah TV, seraya menegaskan bahwa Irak tidak siap secara militer maupun sosial menghadapi perang.
Hussein menambahkan bahwa Irak tidak ingin wilayahnya kembali menjadi medan pertempuran. Sejak konflik meletus, Irak tercatat mengalami kerugian besar dengan kehilangan lebih dari 60 miliar dolar AS dari pendapatan minyak, lantaran sekitar 90 persen ekspor minyaknya bergantung pada Selat Hormuz yang sempat terblokir. Minyak sendiri menyumbang sekitar 90 persen anggaran federal Irak, sehingga stabilitas kawasan menjadi taruhan vital bagi perekonomian negara tersebut.
Analisis Dampak: Posisi tegas Irak ini krusial bagi stabilitas ekonomi regional. Bagi masyarakat Irak, eskalasi konflik berarti ancaman langsung terhadap pemulihan ekonomi dan lapangan kerja. Sementara bagi Indonesia dan negara pengimpor minyak lainnya, ketegangan di Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga minyak global yang berdampak pada inflasi dan biaya energi domestik.