Washington D.C. – Panggung politik Amerika Serikat kembali memanas. Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat AS baru saja menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) penting yang bakal memberi Kongres kekuasaan lebih besar untuk mengontrol ekspor cip kecerdasan buatan (AI). Langkah ini bukan tanpa pro dan kontra, terutama karena menyasar langsung Tiongkok dan negara-negara yang dianggap "musuh" AS.
RUU bernama "AI Overwatch Act" ini diusulkan oleh anggota DPR Brian Mast dari Florida, seorang Republikan, pada Desember lalu. Pengajuan RUU ini menyusul keputusan Presiden AS sebelumnya, Donald Trump, yang sebelumnya mengizinkan pengiriman cip AI Nvidia H200 yang sangat canggih ke Tiongkok. Kini, dengan RUU ini, Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Komite Perbankan Senat akan memiliki waktu 30 hari untuk meninjau dan berpotensi memblokir lisensi ekspor cip AI canggih ke Tiongkok serta negara-negara lain seperti Rusia, Iran, Korea Utara, Kuba, dan Venezuela.
RUU tersebut secara tegas mensyaratkan Departemen Perdagangan AS untuk menyerahkan permohonan rinci kepada para legislator. Tujuannya jelas: memastikan cip-cip tersebut tidak akan digunakan untuk aplikasi militer, intelijen, atau pengawasan oleh negara-negara yang dianggap bermusuhan dengan AS.
Keputusan komite ini disambut dengan beragam reaksi. Meski mendapat dukungan kuat dari kelompok advokasi teknologi seperti Americans for Responsible Innovation, yang menyebut RUU ini akan "memperlambat kemajuan Tiongkok dalam mengembangkan AI yang bisa menyaingi kemampuan AS," ada pula penolakan keras.
Salah satu penentang utama adalah David Sacks, penasihat AI Gedung Putih. Pekan lalu, Sacks sempat menyebarkan unggahan di platform X yang menuduh RUU ini diorkestrasi oleh kelompok "Never Trumpers" dan mantan staf pemerintahan Barack Obama serta Joe Biden, dengan tujuan melemahkan otoritas Trump dan strategi "America First"-nya. Unggahan itu bahkan menyoroti CEO perusahaan AI Anthropic, Dario Amodei, yang disebut-sebut menyewa mantan staf Biden untuk mendorong isu ini.
Di sisi lain, Dario Amodei sendiri secara vokal menentang pengiriman cip canggih seperti H200 ke Tiongkok. "Akan jadi kesalahan besar untuk mengirimkan cip-cip ini," kata Amodei di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, baru-baru ini. Ia bahkan menyamakannya dengan "menjual senjata nuklir ke Korea Utara."
Brian Mast sendiri menegaskan pentingnya RUU ini dalam sesi komite sebelum pemungutan suara. "Cip-cip canggih ini perlu berada di bawah pengawasan yang sama dengan sistem terkait militer lainnya," ujarnya. "Ini tentang masa depan perang militer." Hal ini mengindikasikan bahwa perlombaan senjata AI telah mencapai level baru, di mana kontrol atas teknologi menjadi kunci dominasi global.