Hasil pemilu Israel baru-baru ini menimbulkan pertanyaan besar tentang arah politik negara tersebut. Meskipun blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritas solid di Knesset (parlemen 120 kursi), dari sebelumnya mayoritas menjadi hanya 53 kursi, sementara blok anti-Netanyahu mengantongi 67 kursi, namun Netanyahu belum tentu kalah. Ilan Pappe, Direktur European Center of Palestine Studies di University of Exeter, menganalisis bahwa hasil ini harus dibaca dengan memahami sifat apartheid Israel. Dalam konteks itu, Netanyahu justru menang karena ia mengamankan 53 kursi—lima lebih banyak dari blok Yahudi anti-Netanyahu. Untuk membentuk pemerintahan, sebuah blok butuh minimal 61 kursi. Netanyahu hanya bisa mencapai itu dengan merayu partai atau anggota parlemen dari blok lawan, seperti yang sering ia lakukan di masa lalu. Sementara itu, blok anti-Netanyahu menghadapi jalan buntu: membentuk koalisi dengan partai Palestina (19 kursi) berarti menantang apartheid, sesuatu yang dijanjikan tidak akan dilakukan para pemimpin mereka seperti Gadi Eisenkot. Opsi lain, menggandeng partai Ortodoks religius, juga sulit karena Eisenkot berjanji memaksa pemuda Haredi masuk militer. Opsi pemerintahan persatuan dengan rotasi kepemimpinan juga terhambat oleh status Netanyahu sebagai terdakwa korupsi yang tidak bisa menjabat menteri, meski ia bisa menjadi perdana menteri. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan kekerasan Israel di wilayah pendudukan dan kawasan akan terus berlanjut, terlepas dari hasil pemilu. Dampaknya bagi masyarakat: status quo apartheid dan ketegangan regional diperkirakan tetap bertahan, sementara harapan akan perubahan demokratis di Israel semakin tipis.