Kabar kesepakatan penyerahan kedaulatan Kepulauan Chagos ke Mauritius tahun lalu sempat menarik perhatian dunia. Namun, di balik narasi kedaulatan itu, tersimpan kisah kelam nan panjang tentang pengusiran paksa penduduk asli Chagos, atau yang dikenal sebagai Chagossians, oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Ironisnya, tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka masih belum tuntas hingga kini.
Lebih dari enam dekade lalu, AS mengincar pulau terbesar di gugusan Chagos, Diego Garcia, sebagai lokasi strategis untuk pangkalan militer rahasia. Celakanya, keberadaan warga Chagossians dianggap "masalah" yang perlu disingkirkan. Dengan dalih rasisme dan kebohongan, AS dan Inggris, sebagai kekuatan kolonial kala itu, diam-diam bersekongkol untuk mengusir sekitar 2.000 penduduk dari seluruh pulau Chagos antara tahun 1967 hingga 1973. Bahkan, anjing-anjing peliharaan warga diracuni gas untuk menakut-nakuti mereka agar segera pergi dari tanah leluhurnya.
Kini, setelah lebih dari 50 tahun pangkalan militer AS di Diego Garcia beroperasi, para Chagossians hidup dalam pengasingan di Inggris, Mauritius, dan Seychelles. Banyak dari mereka terjerat kemiskinan dan terus dihalangi untuk kembali ke tanah air mereka, meskipun perjuangan generasi demi generasi tak pernah padam. Selain Diego Garcia yang menjadi markas militer, pulau-pulau Chagos lainnya kini kosong melompong, seolah menjadi saksi bisu kejahatan kemanusiaan yang terabaikan.
Laporan Human Rights Watch (HRW) pada 2023 tegas menyebut AS dan Inggris bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan dan wajib memberikan reparasi. Hasilnya, Departemen Luar Negeri AS untuk pertama kalinya menyatakan "menyesal" atas apa yang menimpa Chagossians. Kemudian, Inggris dan Mauritius sepakat secara prinsipil soal perjanjian kedaulatan Mauritius atas Chagos, namun Inggris akan tetap mengendalikan Diego Garcia dan pangkalan militer AS pun tak bergeser.
Sayangnya, di tengah kesepakatan itu, nasib para Chagossians kembali terlupakan. Meskipun perjanjian menyebutkan kesalahan historis, kejahatan terhadap mereka terus berlanjut. Mereka masih dilarang kembali ke rumah, dan pulau-pulau mereka, di luar pangkalan militer, tetap sepi tak berpenghuni. Sebuah kedaulatan baru yang belum sepenuhnya memulihkan luka lama.