Pemilu Israel 27 Oktober lalu mencatat sejarah baru. Sebanyak 38 partai berlaga, namun hanya dua partai yang mendukung perdamaian, kesetaraan, dan penghentian pendudukan wilayah Palestina. Keduanya adalah partai Arab yang mewakili warga Palestina di Israel. Hasilnya mengejutkan: kedua partai ini meraih 19 kursi Knesset setelah sekitar 80 persen warga Palestina menggunakan hak pilihnya.
Partisipasi luar biasa ini langsung menggagalkan upaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengamankan mayoritas. Blok pendukungnya hanya meraih 53 kursi, sementara oposisi yang dipimpin partai Yahudi mendapat 48 kursi. Namun, kesuksesan elektoral ini justru memicu reaksi keras. Kubu Netanyahu menuduh pemilu telah "dicurangi" dan menyerukan pembatasan terhadap "suara Arab".
Fenomena ini membuka pertanyaan mendasar bagi politik Israel: apa yang terjadi ketika warga yang selama ini terpinggirkan secara politik, namun suaranya setara secara formal, menjadi cukup kuat untuk menentukan siapa yang memerintah? Warga Palestina di Israel memang lama menghadapi dilema. Jika tidak memilih, risiko kemenangan kanan Yahudi meningkat. Jika memilih, belum tentu kebijakan mereka terlindungi.
Sejarah mencatat, pada 1999 partisipasi Arab mencapai 75 persen dan mendukung Ehud Barak. Setahun kemudian, setelah kunjungan Ariel Sharon ke kompleks Al-Aqsa dan meletusnya Intifada kedua, polisi Israel menewaskan 13 warga Palestina. Kekecewaan ini memicu boikot pada pemilu 2001, dengan partisipasi anjlok ke 19 persen, dan Sharon pun menang.
Kini, posisi partai Palestina sebenarnya strategis. Namun, kekuatan ini dibatasi oleh penolakan partai Yahudi untuk bekerja sama dalam pembentukan pemerintahan. Logika eksklusi ini terlihat jelas pada April 2021, ketika politisi sayap kanan Bezalel Smotrich menolak upaya Netanyahu membentuk pemerintahan yang didukung partai Palestina, Ra'am. Smotrich beralasan, kerja sama itu akan mendorong partisipasi Palestina yang lebih besar dan memungkinkan kembalinya kiri ke tampuk kekuasaan.
Analisis Dampak: Partisipasi politik warga Palestina yang tinggi telah mengguncang peta politik Israel. Di satu sisi, ini menunjukkan potensi demokrasi yang inklusif. Namun, reaksi balik dari kubu kananāberupa tuduhan curang dan seruan pembatasanāmenimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya diskriminasi dan ketegangan sosial. Bagi masyarakat Palestina sendiri, ini adalah pedang bermata dua: suara mereka kini didengar, tetapi justru memicu perlawanan yang lebih keras. Ke depan, akankah demokrasi Israel mampu mengakomodasi kekuatan politik baru ini, atau justru semakin mengukuhkan eksklusi?