Jakarta, Media Online – Hubungan diplomatik antara Uni Eropa (EU) dan Israel memanas setelah bocoran laporan media menyebut Kepala Kebijakan Luar Negeri EU, Kaja Kallas, menyamakan kebijakan Israel di Gaza dan Tepi Barat dengan rezim apartheid di Afrika Selatan. Pernyataan ini sontak memicu kemarahan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, yang pada pekan ini memutuskan untuk memutus kontak dengan Kallas hingga ia mencabut pernyataannya.
Menurut laporan Euractiv, Kallas menyampaikan pandangan tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat Meksiko pada Mei lalu. Ia secara pribadi menyebut kebijakan Israel terhadap Palestina mirip dengan sistem segregasi rasial yang pernah berkuasa di Afrika Selatan hingga pertengahan 1990-an. Saar mengecam pernyataan itu sebagai 'fitnah darah' terhadap Israel.
Meski Kallas tidak membantah isi laporan tersebut, ia menegaskan komitmen EU terhadap solusi dua negara dan dialog. Namun, sikap diamnya dianggap Saar sebagai pembenaran atas pernyataan kontroversial itu. Ketegangan ini terjadi di tengah proses hukum yang masih berlangsung di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait tuduhan genosida dan kejahatan perang Israel di Gaza.
Analis dari European Council on Foreign Relations (ECFR), Nele Anders, menilai insiden ini lebih bersifat simbolis dan mencerminkan masalah struktural di EU. Menurutnya, kebijakan luar negeri EU terhadap Israel tetap akan ditentukan oleh masing-masing negara anggota, bukan oleh Brussels secara kolektif. Sementara itu, Perdana Menteri Irlandia, Micheal Martin, mengkritik keras sikap EU yang dianggapnya lemah dan merusak kredibilitas blok tersebut dalam menegakkan hukum internasional.
Dampak dari perselisihan ini diperkirakan tidak akan mengubah secara drastis hubungan dagang atau kerja sama keamanan EU-Israel, namun memperdalam perpecahan di internal EU sendiri. Negara-negara seperti Irlandia, Belgia, dan Spanyol cenderung lebih kritis terhadap Israel, sementara Jerman, Austria, dan Hungaria lebih mendukung posisi Tel Aviv.