Washington DC - Peta politik Amerika Serikat berubah drastis. Dalam pemilihan tengah periode (midterm) yang digelar Selasa lalu, Partai Demokrat berhasil menyapu kemenangan di DPR dan Senat. Ini menjadi pukulan telak bagi Partai Republik dan Presiden Donald Trump.
Kongres baru yang akan dilantik awal Januari mendatang dipastikan bakal berbeda total dari dua tahun pertama pemerintahan Trump. Selama ini, Republik menguasai kedua kamar, namun kini Demokrat memegang kendali. Meski demikian, Demokrat tidak memiliki mayoritas dua pertiga yang cukup untuk membatalkan veto presiden.
Meski tak bisa sepenuhnya melumpuhkan Trump, kemenangan ini memberi Demokrat kekuatan besar untuk mengawasi kebijakan presiden dan menghalangi undang-undang yang mereka tolak. Trump sendiri mengakui bahwa perang melawan Iran turut andil dalam kekalahan partainya. Namun, ia menegaskan bahwa rakyat memahami pentingnya langkah yang ia ambil terkait Iran.
Faktor utama kemarahan pemilih ternyata bukan hanya soal perang, melainkan kondisi ekonomi. Inflasi tinggi serta melonjaknya harga bahan bakar dan kebutuhan pokok menjadi pemicu utama kemarahan rakyat. Demokrat jeli memanfaatkan isu keterjangkauan harga dan belanja domestik untuk meraup suara.
Lalu, seberapa besar dampaknya bagi pemerintahan Trump? Trump memang masih bisa memerintahkan serangan militer tanpa persetujuan Kongres. Namun, ia akan menghadapi tembok tebal berupa pembatasan anggaran. Kongres bisa menolak pendanaan tambahan saat RUU pendanaan pemerintah berakhir pada 11 Desember mendatang.
Meski begitu, pakar politik memperkirakan upaya pemotongan dana militer tidak akan mudah. Dengan pasukan yang sudah berada di lokasi, pemotongan dana bisa dianggap membahayakan nyawa tentara AS. Upaya menggunakan Resolusi Kekuatan Perang (War Powers Resolution) juga dinilai sulit berhasil karena Trump masih bisa menggunakan hak veto.
Namun, ada celah lain bagi Demokrat. Mereka bisa menggandeng anggota Republik yang mulai menjauh dari Trump untuk mengajukan undang-undang baru. Ini menjadi sinyal jelas dari rakyat bahwa mereka menginginkan perubahan arah pemerintahan.