ISRAEL UBAH PETA: JORDAN KHAWATIR 'TANAH AIR ALTERNATIF' PALESTINA - Berita Dunia
← Kembali

ISRAEL UBAH PETA: JORDAN KHAWATIR 'TANAH AIR ALTERNATIF' PALESTINA

Foto Berita

Kegelisahan di Jordan memuncak setelah langkah terbaru Israel di Tepi Barat yang diduduki. Kabinet Israel menyetujui pengalihan pendaftaran tanah ke Kementerian Kehakiman mereka, sebuah tindakan yang dipandang Amman sebagai persiapan skenario "tanah air alternatif" bagi Palestina, ancaman yang kini terasa semakin nyata.

Langkah Israel ini, yang disebut Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sebagai "revolusi permukiman", secara efektif mengesampingkan administrasi militer yang berkuasa sejak 1967. Dengan ini, Tepi Barat dianggap sebagai tanah berdaulat Israel, bukan lagi wilayah pendudukan. Bagi Jordan, "status quo" telah mati.

Mantan Wakil Perdana Menteri Jordan, Mamdouh al-Abbadi, menegaskan bahwa ancaman "pemindahan paksa" kini sudah di depan mata. Ia khawatir kehidupan di Tepi Barat akan sengaja dibuat tidak layak huni, memaksa eksodus bertahap warga Palestina ke Jordan. Keputusan Israel mengalihkan otoritas registrasi tanah ke Kementerian Kehakiman dipandang krusial dalam proses ini. Ini berarti pendaftaran tanah era Jordan dan Ottoman, yang selama seabad melindungi hak milik Palestina, akan dihapus, membuka jalan bagi perluasan permukiman besar-besaran.

Al-Abbadi juga menyoroti perubahan nama brigade di militer Israel menjadi "Gilead Brigade", yang merujuk pada wilayah pegunungan dekat Amman. Hal ini, baginya, mengindikasikan strategi Israel yang lebih luas dari "Nil sampai Efrat", sebuah agenda ekspansionis. Perjanjian Wadi Araba tahun 1994, menurutnya, kini tak lagi berarti di mata kepemimpinan Israel saat ini. Ideologi Smotrich dianggap telah menjadi doktrin negara, menandakan pergeseran konsensus permanen di Israel.

Kondisi ini menambah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Jika terwujud, skenario "tanah air alternatif" ini bukan hanya akan menghapus hak-hak historis dan properti warga Palestina, tetapi juga mengancam stabilitas Jordan dan memicu krisis kemanusiaan besar-besaran. Pintu diplomasi semakin menyempit, sementara Jordan harus mencari cara untuk mencegah apa yang mereka yakini sebagai langkah menuju bencana regional.


Bagikan berita ini:

WhatsApp Facebook