Di tengah membara krisis energi global dan memanasnya konflik di Timur Tengah, sebuah kabar menarik datang dari Kuala Lumpur. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, baru saja mengumumkan bahwa Iran telah memberikan izin khusus bagi kapal-kapal Malaysia untuk melintasi Selat Hormuz yang strategis.
Pengumuman ini disampaikan Anwar Ibrahim dalam pidato televisinya pada hari Kamis, di mana ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, atas 'izin awal' bagi kapal-kapal Malaysia melalui jalur perairan yang selama ini disebut-sebut 'ditutup' oleh Teheran. "Kami sedang dalam proses mengamankan pembebasan kapal tanker minyak Malaysia dan para pekerja yang terlibat agar mereka dapat melanjutkan perjalanan pulang," ujar Anwar, tanpa merinci berapa kapal yang sudah melintas atau seperti apa syarat yang diberikan untuk izin tersebut.
Perlu diketahui, Selat Hormuz merupakan jalur laut vital yang menjadi nadi pengiriman sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) global. Meskipun Malaysia termasuk eksportir energi besar, khususnya LNG, negara ini mengimpor hampir 70 persen minyak mentahnya dari wilayah Teluk. Kondisi ini membuat Malaysia rentan terhadap gejolak di Selat Hormuz, yang saat ini berada di bawah bayang-bayang perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Pemerintah Malaysia sendiri, yang secara tradisional menganut kebijakan non-blok dalam urusan internasional, mengambil sejumlah langkah antisipasi. "Pasokan makanan terdampak; harga pasti akan naik. Pupuk juga, dan tentu saja, minyak dan gas," kata Anwar. Untuk memitigasi dampak tersebut, pemerintah akan mengurangi kuota bulanan BBM bersubsidi individu dan secara bertahap memberlakukan sistem kerja dari rumah (Work From Home) bagi para pegawai negeri. "Ada negara-negara yang dampaknya jauh lebih buruk dari kita, tapi itu tidak berarti kita sepenuhnya luput," tambahnya.
Ketegangan di Selat Hormuz bukan tanpa alasan. Iran memang menyatakan selat ini terbuka untuk kapal-kapal yang tidak bersekutu dengan AS atau Israel, namun Teheran juga mengklaim hak untuk mengontrol jalur air tersebut. Bahkan, Iran mengakui bertanggung jawab atas setidaknya dua dari 20 serangan yang didokumentasikan terhadap kapal komersial di wilayah tersebut. Parlemen Iran juga sedang menggodok legislasi untuk memberlakukan sistem tol di selat tersebut, dengan laporan menyebut otoritas Iran meminta hingga 2 juta dolar AS per kapal untuk jaminan keamanan.
Kondisi ini telah drastically mengurangi lalu lintas kapal. Data dari perusahaan intelijen maritim Windward menunjukkan, sebelum konflik, rata-rata 120 kapal melintasi selat setiap hari. Angka itu anjlok drastis menjadi hanya empat hingga lima kapal saja baru-baru ini. Izin yang diberikan Iran kepada Malaysia, meski melegakan, sekaligus menyoroti betapa rentannya rantai pasok energi global dan potensi dampak besar terhadap harga-harga komoditas dunia jika konflik di Selat Hormuz terus berlanjut atau eskalasi.