Uni Eropa (UE) memberikan penghargaan hak asasi manusia tertinggi, Sakharov Prize, kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Langkah ini diambil hanya dua minggu setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan sanksi terhadap pengadilan tersebut.
Penghargaan ini menjadi pengakuan internasional kedua bagi ICC bulan ini, setelah mantan Hakim ICC Navi Pillay meraih Nobel Perdamaian. Presiden Parlemen Eropa, Roberta Metsola, menegaskan bahwa UE dibangun atas dasar penghormatan terhadap multilateralisme dan institusi internasional.
ICC menyambut baik penghargaan ini, dengan Presiden ICC Tomoko Akane menyebutnya sangat berarti di tengah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengadilan yang berbasis di Den Haag ini memang telah lama menjadi target Trump, terutama sejak ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 2024.
Pemerintahan Trump berjanji akan membongkar ICC 'bata demi bata' dan baru-baru ini mengumumkan sanksi yang bertujuan melumpuhkan operasional harian pengadilan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bahkan menyebut ICC sebagai 'pengadilan nakal' dan 'palsu'.
Meski begitu, UE tetap memberikan dukungan penuh. Ketua UE Ursula von der Leyen menegaskan bahwa ICC harus bebas menjalankan misinya secara independen tanpa tekanan atau intimidasi. UE juga dilaporkan tengah mempertimbangkan 'blocking statute' untuk melindungi ICC dari sanksi Washington yang akan berlaku dalam enam bulan.
Analisis Dampak: Langkah UE ini menunjukkan perpecahan tajam antara sekutu-sekutu Barat dalam menyikapi ICC. Bagi masyarakat global, terutama korban kejahatan perang, sanksi AS terhadap ICC berpotensi melemahkan upaya penegakan keadilan internasional. Namun, penghargaan Sakharov dan Nobel Perdamaian setidaknya memberikan legitimasi moral bagi ICC untuk terus beroperasi. Masyarakat perlu mencermati apakah UE mampu menjaga independensi ICC melalui mekanisme hukum yang disiapkan, atau justru terlibat dalam tarik-menarik geopolitik yang lebih luas.