Haiti, negara Karibia yang terus dihantam krisis, kini punya pemimpin eksekutif baru. Setelah hampir dua tahun pemerintahan yang diguncang kekerasan geng tak terkendali dan intrik politik, Dewan Transisi resmi menyerahkan kekuasaan kepada Perdana Menteri Alix Didier Fils-Aime.
Serah terima jabatan politisi dan pengusaha 54 tahun ini berlangsung Sabtu lalu di tengah pengamanan ketat. Penunjukan Fils-Aime, yang didukung kuat oleh Amerika Serikat, diharapkan membawa stabilitas di negara yang 90 persen wilayah ibu kotanya kini dikuasai geng bersenjata.
Dewan Transisi, yang dibentuk pasca pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada 2021, nyatanya gagal memenuhi misinya untuk meredakan kekerasan dan justru diwarnai perselisihan internal. Bahkan, upaya dewan untuk menggulingkan Fils-Aime sebelumnya langsung disikapi keras oleh AS dengan ancaman pencabutan visa dan pengerahan kapal perang di perairan dekat Port-au-Prince. Ini menunjukkan betapa besarnya kepentingan AS terhadap stabilitas pemerintahan Fils-Aime.
Kini, di pundak Fils-Aime terbeban tugas raksasa: menyelenggarakan pemilu umum pertama dalam satu dekade. Tantangan ini bukan main-main, mengingat tahun lalu saja, hampir 6.000 warga tewas akibat kekerasan geng, dan sekitar 1,4 juta jiwa atau 10% populasi terpaksa mengungsi. Meski PBB sudah menyetujui pengerahan pasukan keamanan internasional, jumlah personel yang tiba masih jauh dari target, membuat kondisi keamanan tetap genting. Kehadiran PM baru ini tentu membawa secercah harapan, namun pekerjaan rumah untuk menstabilkan Haiti dari cengkeraman geng dan memulihkan demokrasi masih sangat panjang dan terjal.