Pengadilan banding federal Amerika Serikat menolak upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memblokir penghitungan surat suara via pos di California. Keputusan ini menjadi pukulan bagi Gedung Putih yang berusaha menyisihkan sekitar 20.000 surat suara sebelum pemilu sela 3 November.
Dalam putusan 2-1, Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 AS menyatakan administrasi Trump tidak memberi cukup waktu bagi pengadilan rendah untuk meninjau kasus ini. Hakim Gabriel Sanchez menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu adalah tanggung jawab negara bagian sesuai Konstitusi AS. Ia juga memperingatkan bahwa mengabulkan permohonan pemerintah akan "mengundang kekacauan dan kebingungan bagi pemilih dan pejabat pemilu."
Pemerintahan Trump mengklaim surat suara tersebut dikirim ke orang-orang yang "kemungkinan" bukan warga negara. Namun, mereka tidak mengungkapkan secara publik bagaimana daftar itu dibuat atau bagaimana status kewarganegaraan para pemilih ditentukan. Gugatan terhadap California diajukan pada 15 Oktober, kurang dari tiga minggu sebelum pemilu sela.
California, negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat, menjadi sasaran klaim tak berdasar Trump tentang "kecurangan" pemilu. Para ahli menegaskan bahwa pemungutan suara oleh non-warga negara sangat jarang terjadi. Pengacara Sekretaris Negara Bagian California, Shirley Weber, menyebut gugatan ini sebagai "aksi politik yang sembrono" dan berpotensi mencabut hak pilih ribuan warga California.
Kasus ini masih bergulir di pengadilan rendah dengan sidang dijadwalkan Selasa. Sementara itu, Departemen Kehakiman Trump telah menggugat 30 negara bagian dan Washington DC untuk mendapatkan akses penuh ke daftar pemilih. Pemilu sela ini krusial untuk menentukan kendali Kongres, di mana Partai Republik saat ini memegang mayoritas tipis di DPR dan Senat.