Perdana Menteri Kamboja Hun Manet baru-baru ini melontarkan tudingan serius: Thailand masih menduduki sebagian besar wilayah Kamboja. Menurutnya, pasukan Thailand telah masuk jauh ke dalam teritori Kamboja di banyak area, bahkan melampaui batas yang Thailand klaim secara sepihak. Pernyataan ini disampaikan Hun Manet dalam wawancara internasional pertamanya sejak menjabat PM pada 2023, saat dalam perjalanan ke Washington D.C.
Situasi ini bukan sekadar klaim, melainkan fakta di lapangan, kata Hun Manet. Ia menyebut, militer Thailand menempatkan kontainer pengiriman dan kawat berduri di area yang sebelumnya diakui Thailand sebagai wilayah Kamboja. Akibatnya, sekitar 80.000 warga tak bisa kembali ke rumah mereka. Klaim ini muncul setelah konflik perbatasan yang berkepanjangan tahun lalu menewaskan puluhan jiwa, menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi, memicu retorika nasionalis, dan bahkan menghancurkan situs-situs kuil kuno. Laporan media internasional dan pemetaan independen juga mengonfirmasi keberadaan penghalang tersebut di beberapa provinsi.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Hun Manet mendesak Thailand agar segera memulai demarkasi perbatasan melalui proses Komisi Batas Bersama (Joint Boundary Commission) kedua negara. Proses ini sempat mandek menjelang pemilihan umum Thailand yang dimenangkan PM Anutin Charnvirakul. “Sekarang pemilu sudah usai, kami berharap Thailand bisa mulai, setidaknya di tingkat teknis... melakukan demarkasi di zona panas, agar kami bisa kembali hidup normal,” ujarnya.
Menariknya, Hun Manet juga menyebut bahwa "Dewan Perdamaian" yang dibentuk Presiden AS Donald Trump bisa “berperan membantu de-eskalasi dan memulihkan perdamaian serta stabilitas” di Kamboja. Sebelumnya, AS pernah memediasi kesepakatan gencatan senjata pada Oktober lalu, namun pertempuran pecah lagi dalam hitungan minggu. Kini, sebuah kesepakatan baru yang dipimpin Tiongkok tampaknya bertahan sejak awal tahun ini. Hun Manet menambahkan, hubungan Kamboja dengan AS dan Tiongkok "tidak saling eksklusif," menunjukkan posisi Kamboja yang berusaha menyeimbangkan kedua kekuatan besar tersebut di tengah isu HAM yang sering disorot secara negatif oleh komunitas internasional. Kamboja sendiri menempati peringkat 161 dari 180 negara dalam indeks kebebasan pers, menurut Reporters Without Borders. Ini menunjukkan ada kompleksitas internal yang juga dihadapi Kamboja di tengah upayanya menyelesaikan sengketa eksternal.