Enam tahun sudah berlalu sejak Inggris resmi mengucapkan selamat tinggal pada Uni Eropa, sebuah keputusan monumental yang dikenal sebagai Brexit. Janji-janji manis tentang kedaulatan penuh dan kebangkitan ekonomi digembor-gemborkan. Namun, setelah periode waktu yang cukup panjang, pertanyaan besar kini muncul: apakah impian Brexit telah menjadi kenyataan, atau justru menjadi beban?
Ketika Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa pada tahun 2016, salah satu target utamanya adalah merebut kembali kendali penuh atas hukum dan batas negaranya. Klaim tentang kedaulatan nasional yang lebih besar memang secara teknis tercapai. London kini bebas menentukan regulasinya sendiri tanpa harus mengikuti Brussels. Namun, kebebasan ini juga berimbas pada kerumitan birokrasi dan hambatan baru dalam hubungan dagang yang sebelumnya mulus dengan mitra Eropa.
Di sisi ekonomi, target kebangkitan yang dijanjikan justru jauh panggang dari api. Berbagai lembaga kredibel, seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Kantor Tanggung Jawab Anggaran (OBR), dan Bank of England, berulang kali menyoroti dampak negatif Brexit. Mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi Inggris lebih rendah dibanding skenario jika tetap menjadi anggota Uni Eropa. Perdagangan dan investasi asing pun ikut tersendat akibat prosedur baru dan ketidakpastian.
Bagi masyarakat Inggris, efeknya terasa langsung. Biaya hidup meroket, inflasi membayangi, dan beberapa sektor merasakan kelangkaan tenaga kerja, terutama yang dulunya banyak diisi oleh pekerja dari Uni Eropa. Analisis dari lembaga seperti Resolution Foundation bahkan menyebut bahwa Brexit secara signifikan memperlebar kesenjangan ekonomi Inggris dibandingkan negara-negara maju lainnya. Jadi, alih-alih bangkit, ekonomi Inggris justru harus berjuang lebih keras, dan kedaulatan yang diraih datang dengan harga yang tidak murah.