Upaya menggulingkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, resmi kandas di parlemen. DPR AS yang dikuasai Partai Republik memblokir langkah impeachment tersebut melalui voting prosedural dengan skor tipis 211-204 pada Selasa lalu.
Alih-alih voting langsung untuk memakzulkan, prosesnya justru dialihkan ke Komite Kehakiman. Ini adalah taktik penundaan klasik yang praktis mematikan langkah impeachment hingga masa jabatan kongres saat ini berakhir dalam delapan minggu ke depan. Apalagi, mulai 3 Januari nanti, Partai Demokrat akan mengambil alih kendali DPR dan Senat.
Menariknya, hasil voting tipis ini terjadi karena absennya 11 anggota fraksi Demokrat. Padahal, jika mereka hadir dan kompak, suara Demokrat seharusnya cukup untuk menumbangkan manuver prosedural ini dan memaksa voting impeachment digelar pekan ini juga. Alasan absennya pun beragam, mulai dari terjebak macet di Washington DC, menghadiri acara veteran, hingga alasan medis dan darurat pribadi.
Anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, menjadi satu-satunya anggota dari partainya yang menolak manuver ini. Ia menilai voting tersebut murni sebagai 'motion prosedural untuk membunuh resolusi'. Sementara itu, Presiden Donald Trump langsung bersorak di media sosial, menyebut upaya impeachment yang digagas pihak oposisi telah 'GAGAL total!'.
Analisis Dampak: Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Demokrat yang menuduh Hegseth menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan operasi militer ilegal. Bagi publik AS, insiden ini menjadi cerminan ironis: sebuah upaya impeachment yang digadang-gadang justru gagal bukan karena argumen hukum yang lemah, melainkan karena faktor non-teknis seperti kemacetan lalu lintas dan absennya anggota dewan. Ini tentu mencoreng efisiensi kerja parlemen di mata masyarakat.