Pemerintah Inggris, di bawah Perdana Menteri Keir Starmer, kembali menuai kritik tajam karena dinilai mengulang blunder fatal masa lalu, yaitu dengan mendukung serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran. Situasi ini memicu kekhawatiran bakal terulangnya 'bencana' Perang Irak yang terjadi dua dekade lalu.
Krisis di Timur Tengah semakin memanas setelah AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran, yang telah berlangsung hampir sebulan. Lebih dari 1.400 warga Iran dan 1.000 warga Lebanon dilaporkan tewas. Ironisnya, narasi yang digunakan untuk membenarkan agresi ini mirip dengan alasan invasi Irak tahun 2003, yakni dalih 'ancaman nuklir' dan 'ancaman yang akan segera terjadi' dari rezim Iran. Padahal, saat itu, janji Irak memiliki senjata pemusnah massal terbukti hanya isapan jempol belaka.
Anggota Parlemen Inggris untuk Islington North, yang juga penulis artikel ini, menegaskan bahwa Iran tidak menimbulkan ancaman langsung. Bahkan, mantan Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional AS, Joe Kent, yang baru saja mengundurkan diri, secara blak-blakan menyebut bahwa AS memulai perang ini karena tekanan dari Israel dan lobi-lobi kuat di Amerika. Fakta yang perlu digarisbawahi, hanya Israel satu-satunya negara bersenjata nuklir di Timur Tengah.
Alih-alih memilih jalur diplomasi yang seharusnya bisa diselesaikan di Konferensi PBB tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir bulan depan, AS dan Israel justru memilih perang. Kebijakan ini dianggap membahayakan keamanan global.
Inggris sendiri tidak tinggal diam. Tak lama setelah serangan dimulai, Perdana Menteri Keir Starmer memberikan izin kepada AS untuk menggunakan pangkalan militer Inggris guna menyerang situs rudal Iran, bahkan untuk target di sekitar Selat Hormuz yang strategis. Keputusan ini sangat disayangkan, karena Inggris seharusnya bisa menolak, seperti yang dilakukan Spanyol, ketimbang ikut terseret ke dalam konflik yang berpotensi menjadi bencana baru di kawasan tersebut.