Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik domestik dan kritik dari Amerika Serikat setelah serangan militernya ke Lebanon berlanjut, meskipun AS dan Iran baru saja menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan terbuka Tel Aviv terhadap Washington.
Berdasarkan isi perjanjian AS-Iran, kedua negara sepakat untuk menghentikan operasi militer secara permanen di semua lini, termasuk di Lebanon. Sebagai bagian dari kesepakatan, AS juga menjanjikan dana rekonstruksi sebesar 300 miliar dolar AS untuk Iran. Namun, Israel justru merespons dengan menggempur Lebanon, yang menewaskan sedikitnya 47 orang pada Jumat lalu menurut Kementerian Kesehatan Lebanon.
Empat tentara Israel juga tewas dalam baku tembak dengan Hizbullah. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, bahkan melontarkan pernyataan keras bahwa 'seluruh Lebanon harus dibakar.' Meski begitu, pada Jumat malam dilaporkan terjadi gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah, kemungkinan besar karena tekanan AS yang khawatir kesepakatan dengan Iran akan runtuh.
Analis politik Israel, Dahlia Scheindlin, mengatakan kekecewaan masyarakat Israel terhadap perjanjian AS-Iran sangat dalam. Sebagian besar warga Israel merasa perang melawan Iran berakhir prematur dan target yang dijanjikan Netanyahu tidak tercapai. Mereka juga menyalahkan Netanyahu atas kesalahan perhitungan yang membuat Israel terlalu bergantung pada kepentingan AS.
Dampak dari situasi ini cukup kompleks. Di satu sisi, posisi Netanyahu di dalam negeri semakin terpojok karena dianggap gagal mengamankan kepentingan Israel. Di sisi lain, hubungan 'spesial' Israel-AS sedang diuji, menunjukkan bahwa Washington tetap mendahulukan kepentingan globalnya dibanding tekanan sekutu.