Minneapolis, AS – Pengadilan di Amerika Serikat menolak gugatan untuk menghentikan operasi penangkapan imigran oleh pemerintah Presiden Donald Trump di Minnesota. Penolakan ini memicu kritik keras dari Walikota Minneapolis yang menyebut tindakan federal itu sebagai 'invasi'.
Hakim Distrik AS, Kate Menendez, pada Sabtu (waktu setempat) menolak perintah sementara yang diajukan dalam gugatan oleh Jaksa Agung Minnesota Keith Ellison dan para walikota Minneapolis serta Saint Paul. Gugatan ini bertujuan untuk menghentikan atau membatasi operasi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang mengerahkan ribuan agen imigrasi ke wilayah Minneapolis-Saint Paul. Operasi ini sebelumnya memicu protes massa dan menyebabkan kematian dua warga AS oleh agen federal.
Meski mengakui bahwa taktik agen imigrasi, termasuk penembakan dan dugaan profil rasial, menimbulkan 'konsekuensi mendalam dan menyayat hati bagi Negara Bagian Minnesota', Hakim Menendez berpendapat bahwa 'keseimbangan kerugian tidak secara mutlak memihak pada pemberian perintah penundaan' operasi tersebut.
Ketegangan di Minnesota memuncak setelah seorang agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) menembak mati Renee Nicole Good, seorang ibu di Minneapolis, pada 7 Januari. Insiden serupa juga merenggut nyawa Alex Pretti, perawat berusia 37 tahun, pada 24 Januari, yang kian menyulut kemarahan publik dan tuntutan akuntabilitas.
Pejabat setempat, seperti anggota dewan kota Cheniqua Johnson, menggambarkan situasi ini seolah-olah 'pemerintah federal mengepung Minnesota, bukannya melindungi kami'. Banyak warga mengaku takut keluar rumah bahkan untuk keperluan sehari-hari. Sementara itu, Tom Homan, koordinator kebijakan perbatasan era Trump, mengklaim bahwa pemerintahannya berupaya membuat operasi imigrasi 'lebih aman, lebih efisien, dan sesuai prosedur'.
Pemerintah negara bagian dan kota telah berargumen bahwa operasi imigrasi ini merupakan pembalasan setelah Washington gagal memaksa kerja sama imigrasi melalui penahanan dana federal. Mereka juga menuding operasi tersebut sebagai pemborosan sumber daya negara bagian dan lokal yang inkonstitusional, seraya menyoroti penutupan sekolah dan bisnis akibat tindakan agresif dan kurang terlatih dari petugas federal bersenjata. Keputusan pengadilan ini semakin memperpanas konflik antara otoritas federal dan lokal, sekaligus menyoroti kompleksitas serta dampak sosial kebijakan imigrasi yang kontroversial di AS.