Minneapolis kini menjadi medan pertempuran sengit antara warga sipil dan pemerintah federal. Ribuan demonstran nekat menerjang suhu ekstrem hingga minus 29 derajat Celcius, yang disebut sebagai hari terdingin sejak 2019, untuk menyuarakan protes keras terhadap kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump dan mendesak Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) segera keluar dari kota mereka.
Aksi ini bukan sekadar demo biasa. Penyelenggara mengklaim sedikitnya 50.000 orang turun ke jalan, meski angka ini belum terverifikasi independen. Yang jelas, puluhan bisnis di seantero Minnesota turut menutup operasionalnya, berpartisipasi dalam 'mogok umum' sebagai bentuk pembangkangan. Ini adalah puncak dari konfrontasi berminggu-minggu antara agen ICE dan para penentang kebijakan Trump, yang kerap berujung kekerasan.
Gelombang protes ini juga diwarnai insiden dramatis. Di Bandara Internasional Minneapolis-Saint Paul, puluhan pemuka agama ditangkap setelah berlutut, bernyanyi, dan berdoa di jalanan, menuntut Trump menarik 3.000 petugas federal yang dikirim ke area tersebut. Mereka juga menuntut akuntabilitas atas penembakan Renee Good, seorang warga AS, oleh agen ICE saat memantau aktivitas lembaga tersebut.
Di sisi lain, Vice President AS JD Vance justru datang ke Minneapolis sehari sebelumnya, menunjukkan dukungan penuh kepada ICE dan meminta meredakan ketegangan. Ia menegaskan, ICE menjalankan misi penting menahan pelanggar imigrasi. Kontras ini makin memperuncing polarisasi, di mana warga melihat operasi ICE sebagai 'pendudukan federal' di tanah adat Dakota yang belum diserahkan, mengancam hak asasi dan kedaulatan komunitas lokal. Perlawanan ini menegaskan betapa dalam dan panasnya isu imigrasi di Amerika, bahkan di tengah cuaca yang membekukan.