Gelombang demonstrasi besar-besaran mengguncang Republik Ceko. Pada Minggu (17/11), puluhan hingga ratusan ribu warga memadati Letna Park di Prague untuk menolak rencana perubahan pendanaan media publik yang digagas Perdana Menteri miliarder Andrej Babis. Aksi ini menjadi salah satu unjuk rasa terbesar dalam sejarah negara tersebut.
Inti dari polemik ini adalah rencana pemerintah mengganti biaya lisensi bulanan sebesar 205 crown (sekitar Rp140 ribu) per rumah tangga dengan dana yang bersumber langsung dari anggaran negara. Pemerintah berdalih perubahan ini tidak akan mempengaruhi independensi redaksi. Namun, para pengkritik menilai langkah ini sebagai upaya sistematis untuk menundukkan media di bawah kendali politik, membuat jurnalis bergantung pada belas kasihan negara.
Protes ini bukan tanpa alasan kuat. Sejak Juni, para pekerja penyiaran telah melakukan aksi mogok, diikuti oleh aksi solidaritas seniman dan mahasiswa yang memboikot media milik negara. Kelompok 'Million Moments for Democracy' yang mengorganisir aksi ini menuding Babis mengabaikan pakar dan memperlakukan institusi demokrasi layaknya properti pribadi. Meski survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap media secara umum rendah (sekitar 30-33 persen), Czech Television justru menjadi sumber berita paling dipercaya dan paling banyak ditonton lintas generasi.
Isu ini telah menarik perhatian internasional. European Broadcasting Union, Federasi Jurnalis Eropa, hingga Reporters Without Borders (RSF) kompak mengecam rencana tersebut. Bagi masyarakat Indonesia, fenomena ini menjadi cermin pentingnya menjaga jarak aman antara kekuasaan dan ruang publik. Ketika negara memegang kendali dompet media, objektivitas berita seringkali menjadi taruhannya. RUU ini sendiri telah lolos voting awal di parlemen dan kini menunggu pembahasan lebih lanjut, sementara gelombang penolakan dari jalanan terus membesar.