Washington, DC – Pernyataan Director Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, baru-baru ini menyulut kontroversi dan berpotensi menjadi pukulan telak bagi narasi pemerintahan Presiden Donald Trump terkait alasannya melancarkan perang terhadap Iran. Gabbard secara gamblang mengungkapkan bahwa komunitas intelijen AS telah menilai Iran tidak berupaya membangun kembali kemampuan pengayaan nuklirnya pasca-serangan AS dan Israel pada Juni 2025 lalu.
Dalam kesaksian tertulisnya di hadapan komite intelijen Senat AS, Gabbard secara spesifik merujuk pada "Operation Midnight Hammer", serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran yang ia sebut telah "memusnahkan" program pengayaan nuklir Iran. "Tidak ada upaya sejak saat itu untuk mencoba membangun kembali kemampuan pengayaan mereka," tegas Gabbard dalam dokumen tertulis tersebut.
Pengungkapan ini secara langsung menyanggah salah satu justifikasi kunci yang berulang kali disampaikan Trump dan para pejabat tingginya. Mereka selalu menunjuk pada ambisi nuklir Iran sebagai alasan utama untuk meninggalkan jalur diplomasi dan memilih tindakan militer.
Namun, ada kejanggalan dalam penyampaian kesaksian Gabbard. Dalam sesi oral yang disiarkan publik, ia sengaja tidak membacakan bagian krusial yang menyatakan Iran tidak membangun kembali kemampuan nuklirnya. Ketika didesak alasannya, Gabbard hanya berdalih tidak punya cukup waktu, tanpa membantah validitas penilaian tersebut. Senator Mark Warner, seorang Demokrat, segera merespons tajam, "Anda memilih untuk menghilangkan bagian-bagian yang bertentangan dengan Trump."
Sejak lama, Teheran telah membantah keras tuduhan sedang mengembangkan senjata nuklir. Para pengawas nuklir dan senjata global pun sepakat bahwa, sekalipun Iran memang berupaya mengembangkan senjata nuklir, hal itu tidak akan serta-merta menjadi ancaman dalam jangka pendek atau menengah.
Informasi dari sumber lain juga ikut memperkuat keraguan ini. Menteri Luar Negeri Oman, yang bertindak sebagai mediator dalam putaran terakhir perundingan nuklir tidak langsung AS-Iran sebelum perang meletus, membantah klaim para pejabat Trump bahwa negosiasi kala itu tidak membuahkan hasil. Bahkan surat kabar The Guardian melaporkan, penasihat keamanan nasional Inggris, Jonathan Powell, yang hadir di sesi terakhir perundingan, menilai posisi Iran saat itu tidak membenarkan tindakan tergesa-gesa menuju perang.
Pemerintahan Trump sendiri tidak memiliki satu justifikasi tunggal untuk memulai perang. Selain isu nuklir, mereka juga menyoroti kemampuan balistik Iran, potensi ancamannya terhadap Israel dan pasukan AS di Timur Tengah, serta keseluruhan tindakan pemerintah Iran sejak Revolusi Islam 1979.
Namun, konsep "ancaman yang akan segera terjadi" (imminent threat) sangat penting dalam menentukan legalitas keputusan Trump menyerang negara berdaulat di bawah hukum internasional. Hal ini juga krusial dalam hukum domestik AS, di mana presiden hanya dapat mengerahkan militer dalam kasus pertahanan diri yang sifatnya mendesak. Kontradiksi dalam justifikasi perang ini berpotensi menimbulkan implikasi hukum dan politik yang serius bagi pemerintahan AS di masa mendatang, serta mengikis kepercayaan publik terhadap informasi intelijen yang disajikan.