Istanbul, CNN Indonesia -- Aksi represif kembali terjadi di Turki. Kepolisian setempat menggerebek kantor pusat Halk TV, sebuah stasiun televisi yang dikenal kritis terhadap pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan, pada Rabu dini hari waktu setempat. Penggerebekan ini memaksa pihak stasiun menghentikan siaran langsung mereka.
Dalam operasi yang melibatkan aparat antihuru-hara tersebut, polisi tidak hanya menghentikan operasional siaran, tetapi juga menunjuk manajer baru untuk mengambil alih kendali stasiun. Menurut laporan media lokal, polisi ekonomi sedang melakukan penggeledahan di dalam gedung dan menahan 11 orang terkait kasus yang menjerat pemilik Halk TV.
Jaksa penuntut umum mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 17 orang, termasuk Ketua Halk TV, Cafer Mahiroglu. Ia dituduh terlibat dalam kasus suap, pengaturan tender, dan pencucian uang. Mahiroglu, yang saat penggerebekan sedang berada di luar negeri, menyebut insiden ini sebagai "hari yang kelam bagi Turki" dan menuduh pemerintah telah merampas hak publik atas informasi untuk alasan politik.
Penggerebekan ini menuai kecaman keras dari oposisi. Ozgur Ozel, pemimpin Partai Baru, menyebut tindakan tersebut sebagai aksi "lemah dan pengecut", serta menyamakan langkah pemerintah dengan tindakan diktator. Insiden ini juga terjadi hanya beberapa jam sebelum Walikota Istanbul, Ekrem Imamoglu—yang dianggap sebagai rival politik terbesar Erdogan—menjalani sidang pembelaan atas tuduhan korupsi yang membuatnya dipenjara selama lebih dari setahun.
Dampaknya bagi masyarakat Turki sangat signifikan. Langkah ini semakin memperkecil ruang kebebasan pers di negara tersebut. Berdasarkan indeks kebebasan pers Reporters Without Borders (RSF) 2026, Turki berada di peringkat 163 dari 180 negara, dengan catatan bahwa 90% media nasional berada di bawah kendali pemerintah. Masyarakat kini menghadapi keterbatasan akses informasi independen, karena sumber berita kritis satu per satu dibungkam melalui jalur hukum dan operasi kepolisian.