COLUMBUS, AMERIKA SERIKAT - Gubernur Ohio, Mike DeWine, secara mengejutkan menyatakan penentangannya terhadap hukuman mati. Dalam konferensi pers pada Selasa (30/4), politikus Partai Republik berusia 79 tahun itu mengakui bahwa pandangannya telah berubah drastis. Padahal, di masa mudanya sebagai jaksa dan senator, DeWine justru ikut merumuskan undang-undang yang menghidupkan kembali hukuman mati di Ohio pada 1981.
Kini, di akhir masa jabatannya yang kedua, DeWine mengaku argumen bahwa hukuman mati bisa mencegah kejahatan berat sudah tidak relevan. “Saya tidak percaya argumen itu bisa dipertahankan lagi,” tegasnya. Ia pun mendesak Ohio untuk sepenuhnya menghapus hukuman mati.
Langkah DeWine ini kontras dengan kebijakan Presiden Donald Trump yang justru ingin memperluas penerapan hukuman mati di tingkat federal, termasuk dengan regu tembak. Namun, data dari lembaga riset Gallup menunjukkan tren dukungan terhadap hukuman mati di AS terus menurun. Pada 1994, dukungan mencapai 80 persen, tapi kini ambles ke angka 52 persen pada 2025.
Dampak dan Konteks Sosial: Penolakan terhadap hukuman mati di AS bukan hanya soal moral, tapi juga data konkret. Pusat Informasi Hukuman Mati mencatat, sejak 1973, sebanyak 202 narapidana yang dijatuhi hukuman mati akhirnya terbukti tidak bersalah (exonerated). Artinya, sistem peradilan nyaris mengeksekusi orang yang tidak bersalah. Selain itu, eksekusi yang gagal dan kacau (botched execution) kerap memicu protes hak asasi manusia.
Kritik lainnya mengarah pada isu rasial. Narapidana kulit hitam dan Latino disebut terlalu banyak mendominasi “death row” (sel hukuman mati), yang mengindikasikan bias dalam sistem peradilan. Dengan perubahan sikap DeWine, tekanan terhadap Partai Republik untuk merevisi kebijakan kriminal semakin kuat.